Dukung Petani dan Layanan Publik, Desa Rarak Ronges Perkuat Infrastruktur Sektor Pertanian
Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Desa (Pemdes) Rarak Ronges, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus memperkuat sektor pertanian dan infrastruktur melalui sejumlah program yang telah terealisasi 2025.
Kepala Desa Rarak Ronges, Arifin menyampaikan, salah satu fokus utama pemerintah desa adalah mendukung produktivitas petani, khususnya petani kopi.
“Kami melakukan penyaluran bibit kopi kepada petani kopi di desa. Pembagian bibit kopi itu diberikan kepada 10 kelompok tani dengan porsi pembagian yang bervariasi. Total bibit yang kami salurkan sekitar 15 ribu batangan yang sudah siap tanam,” ujar Arifin kepada NTBSatu, Selasa, 25 November 2025.
Selain bibit kopi, Pemdes juga menyalurkan bantuan peralatan semprot pertanian kepada petani. Arifin berharap, dukungan ini dapat mendorong peningkatan hasil produksi serta efisiensi dalam kegiatan bercocok tanam.
“Kami juga membagikan peralatan semprot pertanian untuk mendukung aktivitas petani di lapangan,” tambahnya.
Di sektor infrastruktur, Pemdes Rarak Ronges membangun sejumlah fasilitas penunjang pertanian dan layanan publik.
“Untuk infrastruktur, kami membangun jalan usaha tani hingga irigasi. Selanjutnya, Pemdes juga menganggarkan pembangunan jalan lingkungan serta pembangunan dan rehabilitasi Posyandu,” jelas Arifin.
Ia menyebutkan, program pembangunan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mengingat Desa Rarak Ronges memiliki jumlah 257 Kepala Keluarga (KK) dengan total penduduk 777 jiwa, serta luas wilayah mencapai 915 hektare.
“Semua program ini kami jalankan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat, baik untuk mendukung sektor pertanian maupun meningkatkan fasilitas layanan dasar,” tutur Arifin.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
