Mataram (NTBSatu) – Tingkat kemantapan jalan di Pulau Sumbawa masih tercatat 55,05 persen. Angka ini menunjukkan perlunya perhatian lebih besar dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan di wilayah tersebut.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, pentingnya optimalisasi pemeliharaan jalan untuk meningkatkan kualitas akses antarwilayah.
“Salah satu sasaran strategis dari penanganan jalan provinsi adalah peningkatan kemantapan jalan, yang menjadi indikator kinerja pembangunan infrastruktur dasar di kawasan strategis,” katanya.
Target kemantapan jalan provinsi NTB pada 2024 adalah 80,34 persen, namun hingga akhir tahun, capaian sementara mencapai 79,44 persen.
Pulau Sumbawa menjadi fokus strategis dalam penanganan jalan provinsi di NTB, seiring upaya meningkatkan kemantapan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah. (*)
