Angka Kematian Bayi di NTB Turun, Pemprov Siapkan Intervensi Lewat RPJMD
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, memperkuat arah pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Salah satunya, penurunan angka kematian bayi.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, kualitas pelayanan kesehatan menjadi fokus prioritas. Sebab, menjadi fondasi dari peningkatan kualitas hidup masyarakat NTB dalam lima tahun mendatang.
Menurut Iswandi, penurunan kematian bayi di NTB selama lima dekade terakhir merupakan capaian besar yang akan terus dipertajam dalam RPJMD baru.
“Dalam 50 tahun, kita berhasil menurunkan kematian bayi hampir 90 persen. Ini menjadi modal penting untuk memperkuat indikator kesehatan dasar di RPJMD 2025–2029,” ujarnya, Sabtu, 22 November 2025.
Dalam rentang 1971–2022, angka kematian bayi di NTB turun drastis. Dari 48 per 1.000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010, angkanya menyusut menjadi 24,64 pada Long Form SP 2020.
Penurunan ini akibat meningkatnya cakupan imunisasi lengkap, perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak, serta meningkatnya rata-rata pemberian ASI eksklusif. Sejalan dengan itu, jumlah kematian bayi dari tahun ke tahun juga terus mengalami penurunan.
Adapun Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah masih menjadi daerah dengan angka kematian bayi tertinggi, sementara Sumbawa Barat dan Kota Bima mencatat angka terendah.
“Distribusi kasus ini memberikan gambaran wilayah mana yang harus kita intervensi lebih kuat melalui program kesehatan dalam RPJMD mendatang,” tambahnya.
Faktor Kematian Bayi
Sementara itu, penyebab kematian bayi pada 2024 didominasi faktor lain-lain (174 kasus), BBLR (158 kasus), afiksia (150 kasus), hingga infeksi (136 kasus).
Sementara faktor kelainan bawaan, RDS berat, pneumonia, dan sepsis juga turut memberikan kontribusi. Selain faktor medis, sejumlah aspek sosial seperti jumlah penduduk dan kondisi budaya turut mempengaruhi tingginya angka kematian bayi.
Untuk kematian ibu, proporsinya dalam periode 2017–2023 cenderung fluktuatif. Lonjakan tertinggi terjadi pada 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19 yang membatasi akses pelayanan kesehatan.
Meski demikian, Iswandi menyebut, tren perbaikan mulai terlihat berkat peningkatan kualitas layanan kesehatan dan koordinasi lintas sektor yang semakin kuat.
“Kita sudah mulai melihat dampak positif dari peningkatan pelayanan antenatal, persalinan, perawatan ibu nifas, hingga deteksi dini komplikasi kehamilan. Semua ini akan diperkuat di RPJMD baru sebagai strategi menurunkan kematian ibu dan bayi di NTB,” jelasnya.
Sebagai bagian dari agenda besar peningkatan kualitas hidup masyarakat, RPJMD NTB 2025–2029 akan menajamkan kebijakan kesehatan dasar, memperkuat layanan ibu dan anak, serta meningkatkan pemerataan akses layanan di seluruh kabupaten/kota. (*)
