Bupati Jarot Dorong Pemerataan Pembangunan di NTB, Tegaskan Daerah Butuh Dukungan Nyata Pusat
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., turut menghadiri Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Pendopo Gubernur NTB, Kamis, 13 November 2025.
Bupati Jarot mendorong Pemerintah Pusat memperkuat dukungan terhadap kebutuhan pembangunan daerah. “Kami tetap mengikuti arah kebijakan pusat, tapi keterbatasan fiskal membuat ruang gerak kami sangat terbatas,” katanya.
Bupati Jarot menegaskan, komposisi anggaran Kabupaten Sumbawa belum mampu menjawab kebutuhan infrastruktur vital. Kondisi fiskal yang serba terbatas membuat Pemkab Sumbawa hanya mampu menutupi belanja pegawai, sementara kebutuhan pembangunan jalan dan layanan dasar makin mendesak.
“Di wilayah kami masih ada 60 kilometer jalan yang belum tersentuh pembangunan. Beberapa kecamatan juga masih sulit terhubung. Hambatan ini menahan laju ekonomi,” tegasnya.
Bupati Jarot menyebut, pemerintah daerah bekerja sebagai garda terdepan dalam melaksanakan kebijakan pusat. Namun, semangat itu perlu diimbangi dengan dukungan nyata.
“Kami ini pasukan terdepan Pemerintah Pusat. Kami ingin menghijaukan kembali Sumbawa yang makin gersang, tetapi upaya itu tak akan berjalan tanpa perhatian lebih dari pusat,” ujarnya.
Bupati Jarot juga menyoroti pentingnya RUU Daerah Kepulauan, agar NTB mendapatkan landasan hukum yang adil dalam pengalokasian anggaran. “Kami hidup dari laut tapi diatur regulasi berbasis daratan. Sudah saatnya politik anggaran berpihak pada wilayah kepulauan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal memastikan, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyetujui pembangunan tiga ruas jalan di Sumbawa menggunakan skema multi years.
Gubernur Iqbal menilai, langkah ini akan membuka akses ekonomi yang selama ini terhambat. “Sumbawa butuh percepatan. Skema multi years ini menjadi langkah awal,” kata Iqbal.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, kesiapan Pemerintah Pusat mengimbangi kebutuhan fiskal daerah dengan kebijakan nasional.
“Kami siap membantu agar ekonomi NTB terus tumbuh dan PAD meningkat,” katanya. (*)
