Daftar Lengkap 12 Paket Proyek Pemprov NTB yang Terancam Batal Dikerjakan

Mataram (NTBSatu) – Saat ini, sebanyak 12 paket proyek Pemprov NTB senilai Rp20,5 miliar berpotensi batal terlaksana pada tahun anggaran 2025.

Berdasarkan data Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi NTB, seluruh proyek gagal memasuki tahap kontrak. Selain itu, sejumlah kendala teknis dalam proses tender dan penganggaran menyebabkan hal ini terjadi.

Inilah daftar lengkap 12 proyek milik Pemprov NTB yang kemungkinan besar tidak akan terlaksana sepanjang tahun anggaran berjalan.

Daftar 12 Proyek Pemprov NTB yang Terancam Batal

1. Salah satu proyek tersebut yakni pembangunan Gedung Bunker Kedokteran Nuklir yang berada di bawah satuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB. Adapun pagu anggarannya mencapai Rp10 miliar;
2. Selanjutnya, pembangunan fasilitas umum melalui penataan landscape menjadi bagian dari proyek yang dijalankan oleh Rumah Sakit Mandalika, dengan nilai anggaran sekitar Rp5,22 miliar;
3. Kemudian, belanja modal pembangunan gedung kantor, sekaligus menunjukkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Dialokasikan dengan pagu anggaran Rp1.604.000.000;
4. Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Ruas Jalan Perampuan – Kebun Ayu-Lembar (DAK Penugasan Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional). Satuan kerjanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pagu anggaran Rp545.154.000;
5. Kemudian, proyek identifikasi lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan di Pulau Sumbawa dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dengan pagu anggaran senilai Rp400 juta;
6. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus (Pulau Lombok). Satuan kerjanya Dinas Perumahan dan Permukiman. Pagu anggaran Rp300.000.000;
7. Kemudian, Dinas Perumahan dan Permukiman juga melaksanakan proyek pendataan rumah sewa, rumah susun, dan rumah khusus di Pulau Sumbawa, dengan nilai anggaran Rp300 juta;
8. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Kejati. Satuan kerjanya Dinas PUPR. Pagu anggaran Rp250.000.000;
9. Selanjutnya, beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik. Satuan kerjanya Dinas ESDM. Pagu anggaran Rp200.000.000;
10. Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik. Satuan kerjanya Dinas ESDM. Pagu anggaran Rp300.000.000;
11. Penyusunan Dokumen FS Dermaga Kapal Penumpang di Wilayah Lombok Barat dan Kawasan Mandalika Lombok Tengah (Pembuatan master plan/fisibility study (FS)/action plan/road map/data sektoral Perhubungan). Satuan kerjanya Dinas Perhubungan. Pagu anggaran Rp400.000.000;
12. Terakhir, amdal Bypass Port to Port Segmen Sengkol-Pringgabaya. Satuan kerjanya Dinas PUPR. Pagu anggaran Rp1.000.000.000.

Total Nilai Proyek

Secara keseluruhan, dengan total nilai Rp20,5 miliar, ke-12 proyek ini menggambarkan tantangan serius bagi Pemprov NTB dalam menjaga efektivitas pengelolaan anggaran.

Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda Provinsi NTB, Suherman berharap, seluruh OPD dapat mempercepat proses administrasi serta menyiapkan dokumen tender lebih awal agar proyek-proyek strategis tersebut tetap berjalan pada tahun anggaran berikutnya. (*)