Jakarta (NTBSatu) – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyoroti pola kerja Kementerian Haji dan Umrah yang belum menunjukkan semangat perubahan.
Hal itu ia ungkapkan saat rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.
Marwan menilai, cara penyajian dan pendekatan kementerian mengenai penyelenggaraan ibadah Haji kasih sama seperti Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
“Kami melihat cara menyajikan ini tidak ada perubahan, masih tetap dengan Ditjen PHU cara menyajikannya. Polanya masih sama. Kami belum melihat semangat Kementerian Haji,” ujarnya dalam tayangan YouTube TVR Parlemen, mengutip Selasa, 28 Oktober 2025.
Ia mengaku, pihaknya belum mengetahui cara penyelesaian nusuk Haji. Marwan juga menyoroti, belum jelasnya mekanisme verifikasi jemaah Haji yang berhak berangkat.
“Kita enggak tahu yang mana yang harus diverifikasi, berdasarkan kuota daftar tunggu atau besaran umat muslim per provinsi,” ujarnya.
Selain itu, ia menyinggung seleksi penyediaan transportasi udara yang belum transparan. Ia juga menilai, penurunan biaya Haji yang baru mencapai Rp1 juta belum cukup signifikan.
“Ini belum masuk angka bancakan, kalau kita masukan angka bancakan harus turun Rp5 triliun dari Rp17 triliun. Jadi kalau bancakan Rp5 triliun ditambah Rp1 triliun, berarti Rp6 triliun harus turun, kalau ini semangatnya Kemenhaj,” ujarnya.
“Kalau ini semangatnya masih Dirjen PHU, belum ada yang berubah. Karena itu kita ingin mendalami,” sambungnya.
Tekankan Transparansi Paket Layanan Haji
Marwan juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam menentukan paket layanan Haji. Hal itu agar tak menimbulkan kecurigaan publik terhadap adanya potensi penyimpangan anggaran.
“Layanan kita kelasnya kelas apa, paket yang kita ambil. Jangan-jangan kelas C minus kenapa? Karena dolar naik, SAR naik, tetapi turun Rp1 juta. Itu Rp1 triliun namanya turunnya pak, masih bisa, terus yang diambil kita enggak paham berarti kelasnya paket C minus mungkin,” ujarnya.
“Penjelasan seperti ini penting dilakukan di Panja supaya kita memahami apa yang kita laksanakan perhajian 2026,” lanjut Marwan.
Ia berharap, Kementerian Haji dapat membuat terobosan yang signifikan dalam penyelenggaraan Haji. Khususnya, pelayanan hingga efisien biaya.
“Satu mengenai pelayanan amburadul. Yang kedua harga-harga naik dan dianggap banyak bancakan. Dua-dua ini harus terjawab di Kementerian Haji. Kalau tidak ya artinya sama saja. Berarti berpotensi akan ada bancakan lagi nih,” tuturnya. (*)
