Lombok Timur (NTBSatu) – Dugaan praktik nepotisme, mencuat di Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMKPP) Negeri Bima.
Kabar itu mencuat, setelah seorang tenaga pengajar yang telah mengabdi sejak 2021 diketahui belum memperoleh Surat Keputusan (SK) dinas. Sementara itu, dugaannya anggota keluarga pejabat sekolah langsung diangkat menjadi tenaga honorer.
Seorang informan yang enggan disebut namanya mengungkapkan, tenaga pengajar lama tersebut masih berstatus sukarela hingga kini.
Namun, seorang keponakan Kepala Tata Usaha (KTU) yang baru masuk langsung mendapat SK sebagai guru honorer pengganti salah satu pegawai yang lulus CPNS.
“Seorang tenaga pengajar masuk tahun 2021, sampai sekarang masih berstatus sukarela belum mendapat SK dinas. Tetapi, ujuk-ujuk ada ponakan KTU baru masuk langsung dikasih SK salah satu guru honorer yang lulus CPNS,” ujarnya, Jumat, 24 Oktober 2025.
Informan itu menambahkan, pihaknya telah melaporkan dugaan nepotisme tersebut kepada Sekretaris Dinas (Sekdis) Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.
Pihak dinas, katanya, sempat kaget setelah mengetahui fakta tenaga baru langsung memperoleh SK dinas, sedangkan tenaga lama masih berstatus sukarela.
“Setelah ada intervensi Sekdis, pemberian SK itu kabarnya dibatalkan. Tetapi katanya yang tidak punya SK, termasuk tenaga pengajar lama ini ikut dirumahkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari pihak sekolah maupun dinas atas nasib tenaga pengajar yang telah lama mengabdi di SMKPP Negeri Bima.
“Intinya kami minta tanggung jawab dari sekolah maupun dinas terkait nasib tenaga pengajar yang sudah lama mengabdi di SMKPP, supaya tidak dipecat semena-mena,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala SMKPP Negeri Bima, Abdul Hamid mengatakan, sudah mencabut SK honorer oknum tersebut dan langsung merumahkannya. Begitupun dengan tenaga pengajar lainnya yang tidak memiliki SK.
“Sementara keputusannya dirumahkan, karena kami tidak berani menjanjikan kalau sumber anggarannya tidak ada,” ujarnya kepada NTBSatu, terpisah. (*)
