Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, menargetkan pembukaan pendaftaran seleksi terbuka 11 jabatan pimpinan tinggi pratama pada Minggu depan. Saat ini, proses pembentukan tim panitia seleksi (pansel) sudah hampir rampung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengungkapkan, Pemkot telah mengantongi empat nama calon penguji tim pansel. Tim ini akan beranggotakan lima orang, terdiri dari unsur pemerintah daerah dan akademisi.
“Ketua pansel nanti dari kami, saya sendiri. Anggotanya tiga akademisi dari Universitas Mataram, ada Prof. Dr. Zainal Asikin; Dr. Muazzar Habibi; dan Prof. Akhyar Sutaryono. Serta, satu orang perwakilan dari Pemprov NTB,” ujar Alwan, Senin, 20 Oktober 2025.
Ia menambahkan, satu nama dari Pemprov NTB tersebut masih rahasia karena menunggu proses administrasi. Namun, Pemkot Mataram telah menerima nama tersebut.
Lebih lanjut, Alwan menjelaskan, daftar nama tim penguji sudah pihaknya usulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperoleh izin pembentukan pansel resmi.
“Setelah surat dikirim, biasanya rekomendasi BKN keluar dalam waktu sekitar empat hari. Begitu izin diterima, pansel bisa langsung bekerja,” terangnya.
Tahapan berikutnya, tim pansel akan segera membuka pendaftaran seleksi terbuka bagi 11 jabatan eselon II di lingkungan Pemkot Mataram.
“Target kami, paling lambat minggu depan pendaftaran sudah dibuka,” tegas Alwan.
Daftar 11 Jabatan Eselon II Pemkot Mataram
Seleksi ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Mataram untuk mengisi sejumlah posisi strategis yang kosong, akibat rotasi dan mutasi pejabat sebelumnya.
Adapun 11 jabatan eselon II di Pemerintah Kota Mataram yang akan dilelang melalui proses seleksi terbuka, yakni Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Sosial.
Kemudian, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Selanjutnta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Lalu, Inspektur Inspektorat, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan.
Proses seleksi akan secara transparan dan objektif, dengan tetap mengacu pada peraturan BKN dan pedoman dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Pemkot Mataram berharap, melalui seleksi terbuka ini akan terpilih pejabat yang kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi untuk memperkuat kinerja birokrasi di lingkungan pemerintah kota.
“Kami ingin prosesnya cepat, transparan, dan menghasilkan pejabat yang benar-benar layak memimpin OPD,” tutup Alwan. (*)
