Tuntutan Rakyat 17+8 Trending, Apa Saja Poin yang Disuarakan?

Mataram (NTBSatu) – Gelombang demonstrasi meluas di berbagai daerah Indonesia selama beberapa hari terakhir. Pemicu utama aksi tersebut datang dari kemarahan publik, atas kenaikan tunjangan DPR yang dianggap berlebihan dan jauh dari rasa keadilan.

Situasi semakin panas setelah seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan meninggal dunia, karena terlindas kendaraan taktis Brimob. Peristiwa itu menambah kemarahan massa hingga kerusuhan muncul di sejumlah kota besar.

Di tengah gelombang protes, publik ramai membicarakan dokumen Tuntutan Rakyat 17+8 yang beredar luas di media sosial.

Catatan ini berisi 17 tuntutan jangka pendek serta 8 tuntutan jangka panjang yang ditujukan kepada pemerintah, DPR, partai politik, kepolisian, TNI, hingga kementerian ekonomi.

Berdasarkan unggahan Instagram @malakaproject.id, tuntutan jangka pendek memiliki batas waktu hingga 5 September 2025. Sedangkan, tuntutan jangka panjang diberi tenggat sampai 31 Agustus 2026.

17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu

Tenggat Waktu: 5 September 2025

Presiden Prabowo:

1. Menarik seluruh personel TNI dari pengamanan sipil serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat pada demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

3. Membatalkan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan menolak fasilitas baru termasuk pensiun.
4. Memublikasikan laporan transparansi anggaran DPR yang meliputi gaji, tunjangan, rumah dinas, serta fasilitas lainnya.
5. Menginstruksikan Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk membuka jalur investigasi bersama KPK.

Ketua Umum Partai Politik:

6. Menjatuhkan sanksi tegas atau memecat kader DPR yang bertindak tidak etis dan memicu kemarahan masyarakat.
7. Mengumumkan komitmen partai politik untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis.
8. Mengikutsertakan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri):

9. Membebaskan seluruh demonstran yang masih ditahan.
10. Menghentikan tindakan kekerasan aparat dan menaati SOP pengendalian massa yang sudah ada.
11. Menangkap dan memproses hukum secara transparan anggota maupun komandan kepolisian yang memerintahkan tindakan represif dan melanggar HAM.

Tentara Nasional Indonesia (TNI):

12. Segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam urusan pengamanan sipil.
13. Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Menyatakan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Kementerian Sektor Ekonomi:

15. Menjamin upah layak bagi seluruh tenaga kerja Indonesia, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online.
16. Mengambil langkah darurat guna mencegah PHK massal serta memberi perlindungan pada buruh kontrak.
17. Membuka dialog dengan serikat buruh untuk membahas solusi upah minimum dan sistem outsourcing.

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun

1. Melakukan reformasi DPR melalui audit independen, standar rekrutmen ketat, serta penghapusan fasilitas istimewa.
2. Mereformasi partai politik dengan transparansi laporan keuangan dan penguatan fungsi oposisi.
3. Menyusun reformasi pajak yang lebih adil, termasuk membatalkan kebijakan pajak yang membebani rakyat.
4. Menggencarkan pemberantasan korupsi dengan pengesahan UU Perampasan Aset serta memperkuat KPK.
5. Merevisi UU Kepolisian agar institusi lebih profesional, humanis, dan terdesentralisasi.
6. Mengembalikan TNI sepenuhnya ke barak tanpa pengecualian serta merevisi UU TNI.
7. Memperluas kewenangan Komnas HAM dan memperkuat lembaga pengawas independen seperti Ombudsman dan Kompolnas.
8. Mengevaluasi kebijakan ekonomi, termasuk proyek strategis nasional, perlindungan masyarakat adat, serta meninjau ulang UU Cipta Kerja.

Isu Tuntutan Rakyat 17+8 terus menjadi sorotan publik. Warganet menilai daftar tuntutan itu mencerminkan desakan masyarakat agar pemerintah, DPR, dan aparat benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat di tengah krisis yang sedang terjadi. (*)