Gelar Gladi Lapang, BNPB dan BPBD NTB Perkuat Sistem Komunikasi Cegah Hoaks saat Bencana
Mataram (NTBSatu) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB menyelenggarakan gladi lapang sebagai rangkaian kegiatan peningkatan efektivitas komunikasi risiko bencana.
Langkah ini bertujuan memperkuat sistem penyampaian informasi resmi agar masyarakat tidak terjebak isu palsu ketika menghadapi kondisi darurat.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dr. Abdul Muhari, S.Si., M.T., menjelaskan, komunikasi yang tepat memegang peranan penting saat penanganan darurat. Menurutnya, kesalahan informasi sering memicu kepanikan, bahkan membuat warga mengambil tindakan keliru.
“Jadi, yang seperti yang kita pahami bersama bahwa terkadang dalam penanganan darurat bencana, ini sangat sering terjadi adanya hoaks. Kemudian bisa menimbulkan ambiguitas atau ketidakpuasan pada pelayanan tanggap darurat bencana,” ungkap Muhari, Kamis, 28 Agustus 2025
Ia menambahkan, gladi lapang bertujuan mengajak masyarakat melihat langsung simulasi situasi darurat. Mulai dari penyebaran hoaks, kepanikan hingga pengungsian, sampai penyaluran bantuan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan BNPB berupaya memastikan aliran informasi bersumber dari kanal resmi. Dengan begitu, masyarakat terdampak bisa menerima klarifikasi yang benar sehingga pelayanan darurat berjalan optimal.
Muhari menekankan pentingnya posko tanggap darurat. Menurutnya, posko berfungsi sebagai pusat koordinasi semua aktivitas, termasuk penyajian data korban dan distribusi logistik.
“Jadi kita, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah ketika terjadi bencana itu yang paling utama kita, kita aktivasi pos komando darurat bencana. Ini yang akan mengorganisir semuanya termasuk juga alur informasi, data pencarian korban dan seterusnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut setiap data korban perlu melalui proses validasi. Press conference harian juga digelar agar publik memperoleh informasi terkini berdasarkan data terverifikasi dari berbagai instansi terkait, seperti Basarnas, Polri, dan Kementerian Kesehatan.
Tanggapan BPBD NTB
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahmadi, menambahkan, lembaganya memiliki tugas utama mengkoordinasikan semua pihak.
“BPBD Provinsi itu mengkoordinasikan semua unsur yang melakukan kegiatan tanggap darurat, baik itu dari kementerian termasuk juga dari OPD Pemerintah Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Jadi semua data itu mengarah kepada kami dan kami olah dan kita sinergikan,” ungkapnya
Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa kebutuhan pengungsi tidak hanya soal pangan, sandang, dan papan, melainkan juga kesehatan.
Tim medis dan rumah sakit rujukan disiapkan untuk menangani warga yang sakit di lokasi pengungsian.
Selain itu, BPBD bersama psikolog berpengalaman menjalankan program trauma healing agar kondisi mental penyintas tetap terjaga.
Menurutnya, BPBD juga bertanggung jawab mengawal proses pemulihan pasca bencana. “BPBD dalam kondisi tanggap darurat termasuk juga transisi darurat ke pemulihan nanti juga berkewajiban mengkoordinir memulihkan semua sarana dan prasarana,” ungkapnya. (*)
