Periksa Dewan-Kadinsos, Jaksa Usut Dugaan Korupsi Pokir DPRD Lobar
Mataram (NTBSatu) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, mengusut dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Lombok Barat (Lobar) tahun 2024.
Kasus ini naik penyidikan, jaksa memeriksa Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) setempat.
“Iya, benar ada kasus itu. Sekarang sudah berjalan di tahap penyidikan,” kata Kasi Intelijen Kejari Mataram, Harun Al Rasyid di Kejati NTB, Selasa 19 Agustus 2025.
Harun menjelaskan, dalam proses penanganan perkara ini pihaknya telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Di antara mereka ada dari Pejabat Pemkab Lombok Barat, seperti Kadinsos.
Selain itu, penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejari Mataram juga memintai keterangan anggota DPRD Lobar. Salah satunya berinisial Z.
“Untuk (anggota DPRD Lobar) yang lain seperti ketua, kita lihat nanti,” ujarnya.
Menyinggung bagaimana modusnya, Harun memilih tak berkomentar lebih jauh. Menyusul kasus ini masih berproses. Kendati demikian, ia menyebut dugaan sementara yakni adanya penyalahgunaan Pokir.
“Pokirnya penyaluran di dinas sosial (bansos) dalam bentuk barang. Modusnya nanti,” jelas Harun meski tak menyebut secara detail.
Selain memeriksa saksi-saksi, Kejari Mataram juga berkoodinasi dengan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.
“Saat ini kita masih menunggu hasil dari BPKP,” ucapnya. (*)
