Bupati Jarot Targetkan APBD Sumbawa 2026 Rp2,47 Triliun untuk Dorong SDM, Infrastruktur, dan Ekonomi
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., memaparkan rencana keuangan daerah melalui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa.
Bupati Jarot menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk mengarahkan APBD senilai Rp2,47 triliun guna memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bupati Jarot memaparkan, capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Sumbawa atas dasar harga konstan yang terus meningkat meskipun mengalami fluktuasi.
“Nilai PDRB tahun 2024 tercatat sebesar Rp18,52 triliun. Meningkat 5,75 persen atau Rp1,01 triliun dari tahun 2023 yang sebesar Rp17,51 triliun,” jelasnya.
Berdasarkan perkembangan tersebut, pemerintah daerah menargetkan tahun 2026 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen, tingkat pengangguran 2,17 persen. Kemudian, angka kemiskinan 10,86 persen, rasio gini 0,299, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,91.
Selain itu, target pembangunan mencakup indeks kualitas lingkungan hidup 76,80, indeks ketahanan pangan 88,24 persen. Serta, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Rp38,996 juta.
Rancangan Pendapatan Daerah 2026
Sebagai informasi, rancangan pendapatan daerah 2026 mencapai Rp2,47 triliun, naik 0,42 persen dari target APBD 2025.
“Komponen pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp249,67 miliar, pendapatan transfer Rp2,17 triliun, serta pendapatan lain-lain Rp41,65 miliar,” katanya.
Peningkatan PAD berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pos pendapatan sah lainnya.
Pajak daerah terutama terdorong oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Serta, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) melalui digitalisasi penerimaan pajak dan evaluasi Nilai Jual Objek Pajak.
Belanja daerah 2026 dirancang sebesar Rp2,47 triliun. Dengan fokus pada pendidikan minimal 20 persen APBD, kesehatan, pembangunan infrastruktur publik, belanja pegawai, dan belanja wajib lain.
Prioritas pembangunan meliputi penguatan SDM unggul, pelestarian budaya Sumbawa, reformasi tata kelola, konektivitas wilayah. Lalu, pengelolaan lingkungan, inovasi ekonomi, riset, dan percepatan penurunan kemiskinan.
Untuk pembiayaan daerah, pemerintah menargetkan penerimaan Rp9 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran. Sementara, pengeluaran pembiayaan Rp7,50 miliar untuk penyertaan modal BUMD.
Bupati Jarot menutup penjelasan dengan komitmen membangun ekonomi Sumbawa yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Kebijakan anggaran tahun 2026 akan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Memperkuat sektor unggulan daerah, serta memastikan kesejahteraan masyarakat Sumbawa semakin meningkat,” tegas Jarot. (*)
