Polda NTB Mulai Selidiki Dugaan Pokir “Siluman” yang Singgung Gubernur dan Kepala BPKAD

Mataram (NTBSatu) - Dit Reskrimsus Polda NTB menindaklanjuti laporan terhadap Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Kepala BPKAD NTB, Nursalim terkait dugaan pemotongan uang Pokir DPRD NTB tahun 2025. “Benar Direktorat Reskrimsus Polda NTB telah menerima dokumen surat, perihal pengaduan dari saudara TGH Najamudin Mustafa,” kata Dir Reskrimsus Polda NTB, AKBP FX. Endriadi kepada NTBSatu, Selasa, 5 Agustus 2025. Langkah selanjutnya, kepolisian akan mempelajari dan mendalami surat dan dokumen yang dilaporkan oleh eks Anggota DPRD NTB tersebut. “Akan ada tim penyelidik Dit Reskrimsus untuk dilakukan penelitian dan dipelajari oleh tim penyelidik kami. Sesuai dengan apa yang diadukan,” ucapnya. Serahkan Sejumlah Bukti Sebelumnya, pelapor Najamuddin mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti kepada Polda NTB. Dalam data-data yang ia berikan, eks anggota DPRD NTB itu menyeret nama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim. Keduanya disebut berperan terhadap pengambilan uang Pokir 39 orang. Menurutnya, Pemprov NTB harus melewati PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Untuk mensiasati itu, sambung Najamuddin, muncul lah Pergub nomor 2 dan 6 tahun 2025. Peraturan ini lah yang menjadi dasar pemerintah daerah mengeksekusi uang puluhan miliar tersebut. "Kita bicara kebijakan Gubernur. Ini yang berdampak pada uang siluman. Ini sumber apinya, yang (kasus) di DPRD itu asapnya," tegasnya. Dengan begitu, Najamuddin beranggapan bahwa langkah pemotongan Pokir tahun 2025 ini sudah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Ia juga menyinggung keterkaitan Nursalim selaku Kepala BPKAD NTB. Posisinya yang mengelola keuangan daerah beririsan dengan persoalan Pokir tersebut. "Jadi, di eksekutif tidak bicara personal. Beda dengan di legislatif. Gubernur terhubung dengan BPKAD. Antara atasan dan bawahan," jelasnya. Semakin kuat dugaan itu lebih-lebih Nursalim sudah memberikan keterangan di hadapan Kejaksaan. "Ini murni pekerjaan di eksekutif dan beberapa anggota DPRD. Nanti hulunya akan ketemu," ucapnya. Dalih pemotongan pokir merupakan penerapan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Namun Najamuddin merasa ada yang janggal, sebab menurutnya kebijakan efisiensi anggaran ini tidak menyentuh program Pokir. Melainkan hanya anggaran untuk perjalanan dinas, sewa-menyewa, dan kegiatan seremonial lainnya. “Tapi ini kan sudah jadi aspirasi rakyat jadi embung, jalan usaha tani, irigasi dan sebagainya,” ujar Najamuddin, beberapa waktu lalu. Tanggapan Gubernur NTB dan Kepala BPKAD Sementara itu, NTBSatu sudah berusaha meminta tanggapan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal terkait laporan tersebut, Selasa, 5 Agustus 2025. Konfirmasi melalui pesan WhatsApp belum membuahkan hasil. Demikian pada Senin, 4 Agustus 2025 kemarin, NTBSatu sudah berusaha menunggu Hubernur di lobi ruangnnya. Menyusul dalam agenda kegiatannya hari itu, ada beberapa pertemuan. Di antaranya, penerimaan audiensi dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia pada pukul 10.00 Wita. Selanjutnya, Penerimaan Audiensi dari Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi NTB, pada pukul 11.00 Wita. Serta, penerimaan audiensi dari PT. Amerta Indah Otsuka, pada pukul 12.00 Wita. Dari agenda itu, hingga memasuki pukul 14.30 Wita, Iqbal tak kunjung keluar dari ruangannya. Justru memasuki sekitar pukul 17.20, yang ditemukan di Kantor Gubernur adalah Kepala BPKAD NTB, Nursalim. Nursalim mengatakan, laporan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini merupakan hal biasa. Ia pribadi atau Pemprov NTB tidak memiliki wewenang membatasinya. “Kan hak semua warga negara (melaporkan),” kata Nursalim, Senin, 4 Agustus 2025. Namun ia menegaskan, terhadap kasus ini pihaknya meyakini sudah bekerja berdasarkan regulasi. Hal ini sekaligus menjawab anggapan pelapor bahwa pemotongan pokir ini tidak termasuk dalam penerapan kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. “Yang penting kita kerja sesuai aturan, kalau kami kan berdasarkan regulasi kerja. Aturan ada, sudah difasilitasi Kemendagri,” jelasnya. Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini juga membantah terkait penggunaan diksi pemotongan dalam kasus ini. Menurutnya hanya dilakukan penyesuain-penyesuain. Dengan merujuk pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025. “Bukan pokir saja yang dilakukan penyesuain. OPD lain juga. Semua perangkat daerah kena efisiensi,” pungkasnya. (*)