Karena itu, Anggota Komisi IV DPRD NTB ini meminta Pemprov NTB segera mengambil langkah pembenahan dalam tata kelola aset.
“Kepada Gubernur untuk melakukan revaluasi menyeluruh atas seluruh aset, percepatan sertifikasi aset tanah, dan sebagainya,” pintanya.
Tanggapan Gubenur NTB
Sementara Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan, untuk memaksimalkan nilai dan potensi PAD dari aset daerah, pihaknya sedang melakukan sensus aset.
“Sensus aset untuk melihat nilai aset, bagaiamana status sertifikatnya atau ada yang sudah diambil provinsi namun namanya masih milik orang lain,” kata Iqbal.
Mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ini menyadari, aset milik Pemprov NTB masih jauh dari kata memadai. “Harapan kita tahun ini tahun pembenahan aset dulu,” ujarnya.
Terdapat beberapa aset milik Pemprov NTB yang sudah dihibahkan. Kemudian, disewakan selama 15 tahun bahkan digadaikan atas nama orang lain.
“Meskipun tidak ada dasar hukum memoratorium, kalau kami di internal sudah sepakat sementara tidak ada hibah (aset) dulu,” pungkasnya. (*)
