Kota Mataram

Mayoritas Warga Mataram Tak Puas dengan Layanan Parkir, Jukir Lalai Jadi Sorotan

Mataram (NTBSatu) – Wacana kenaikan tarif parkir di Kota Mataram mulai 1 Juni 2025 menuai reaksi beragam dari masyarakat. Berdasarkan survei Dinas Perhubungan Kota Mataram, sebanyak 58 persen warga menyatakan ketidakpuasan terhadap pelayanan parkir saat ini.

Kenaikan tarif yang diusulkan adalah Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp5.000 untuk roda empat.

Meski bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas layanan, masyarakat justru menyoroti banyaknya persoalan yang belum terselesaikan.

Salah satu keluhan terbesar datang dari perilaku juru parkir (jukir) di lapangan. Banyak warga mengaku sering mendapati jukir yang lalai menjalankan tugas hingga tidak membantu memarkirkan kendaraan dengan benar. Bahkan kerap muncul tiba-tiba saat kendaraan hendak keluar.

“Kadang pas datang, tidak ada jukir. Tapi pas mau pergi, tiba-tiba muncul dan minta bayaran. Yang begitu bikin jengkel,” ujar Ratna, pengendara motor asal Cakranegara, Sabtu, 3 Mei 2025.

Masalah lain adalah penarikan tarif di luar ketentuan. Banyak juru parkir yang menetapkan tarif sendiri, terutama di area ramai.

“Kalau motor Rp1.000, kadang mereka minta Rp2.000 tanpa alasan jelas. Mobil lebih parah lagi,” tambah Suhaili, warga Dasan Agung.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, tidak membantah keluhan tersebut. Ia menyatakan, pembenahan sistem parkir akan menjadi prioritas. Termasuk meningkatkan disiplin dan SOP para juru parkir.

“Kami segera membenahi beberapa hal, yaitu ketepatan tarif, sarana prasarana, dan tindak lanjut terhadap aduan. Termasuk perilaku jukir yang selama ini banyak menjadi keluhan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, seluruh masukan dari masyarakat akan menjadi acuan bahan evaluasi. Jika pembenahan belum optimal, tidak menutup kemungkinan rencana kenaikan tarif akan ditunda.

Namun, Zulkarwin mengingatkan, pembatalan kebijakan ini akan berdampak pada target retribusi parkir tahun 2025 yang ditetapkan mencapai Rp18 miliar.

“Apapun keputusannya, pelayanan tetap menjadi prioritas kami,” tandasnya. (*)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button