Jakarta (NTBSatu) – Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan para gubernur seluruh Indonesia, Rabu, 30 April 2025.
Rapat kerja tersebut membahas sejumlah agenda. Di antaranya, dana transfer pusat ke daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan pengelolaan kepegawaian.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan, sejauh ini hanya ada 4 provinsi yang tidak bergantung dari APBN.
“Kita tahu lebih dari 70 persen daerah di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten/kota ketergantungan terhadap APBN tinggi. Kami anggap ketergantungan tinggi kalau PAD di bawah 40 persen,” ungkapnya dalam tayangan YouTube TVR Parlemen, Rabu, 30 April 2025.
Ia menyebut, hanya segelintir provinsi yang mampu secara mandiri menjalankan otonomi daerahnya. Beberapa provinsi itu punya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas 60 persen.
“Hanya beberapa daerah yang PAD-nya di atas 60 persen yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,” ucapnya.
Dengan demikian, ia mengatakan puluhan provinsi lainnya masih sangat bergantung kepada APBN. Bahkan, sambungnya, ada daerah yang cuma punya 4 persen pendapatan asli daerah.
“Sisanya pada posisi tengah, dan yang paling. Tentu ini jadi koreksi kita bersama dan upaya kita bersama PAD-nya di bawah 10 persen,” imbuh Rifqinizamy.
“Selanjutnya ada yang cuma 4 persen, ada yang cuma 5 persen, ada yang cuma 6 persen. Itu artinya ketergantungan APBN-nya sangat tinggi,” tambahnya. (*)
