Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal berencana melakukan perbaikan Kantor DPRD NTB pada 2026 mendatang secara bertahap.
Anggaran untuk merenovasi kantor perwakilan rakyat ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan menekan sejumlah belanja pada program lainnya.
Dalam hal ini, Iqbal memastikan bahwa rencana perbaikan ini tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas lainnya di APBD. Termasuk pembangunan infrastruktur.
Ia menekankan, ke depan dalam mengeksekusi program perbaikan tersebut perlu melakukan efisiensi dengan teliti. Bukan berdasarkan kepentingan yang bisa menimbulkan gesekan. Terutama, mengakibatkan program prioritas yang menjadi janji politiknya terbengkalai.
“Bisa (perbaikan, red) yang penting kita melakukan efisiensi dengan teliti, tidak ada konflik interest dan benturan kepentingan,” ujar Iqbal, Selasa, 15 April 2025.
Sebagai bukti kebijakan efisiensi dieksekusi dengan baik adalah penyelesaian utang tahun 2024 mencapai sekitar 171,4 miliar. Rinciannya, utang Dana Bagi Hasil ke Kabupaten atau Kota sebesar Rp109,6 miliar lebih. Kemudian, BPJS Rp10 miliar. Serta untuk bayar utang lewat tahun anggaran Rp51,8 miliar lebih.
“Buktinya satu bulan kita bisa bayar semua utang di 2024. Sudah kita bayar semuanya,” jelas Iqbal.
Lakukan Efisiensi Pembangunan Infrastruktur
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini menjelaskan, dalam pembangunan infrastruktur nanti akan dilakukan efisiensi dengan prinsip ongkos pembangunan lebih murah namun bisa melibatkan masyarakat.
“Sehingga masyarakat punya rasa memiliki terhadap proyek itu,” ucap Iqbal.
“Banyak jalan yang bisa kita lakukan. Jadi jangan khawatir dengan segala keterbatasan yang kita punya, kita bisa berbuat sesuatu untuk memenuhi janji-janji kampanye ini,” tambahnya.
Menurutnya, renovasi Kantor DPRD NTB sangat perlu. Selain sudah waktunya untuk pemugaran kembali setelah 20 tahun tidak pernah ada perbaikan, Iqbal juga menilai, fasilitas gedung tersebut banyak yang sudah tidak layak.
“Saya sendiri sebagai gubernur merasa tidak puas melihat fasilitas di gedung ini,” bebernya.
Gedung DPRD NTB merupakan salah satu aset negara. Sekaligus merepresentasikan keberadaan wakil rakyat. Sehingga, kata Iqbal, sudah sepatutnya perbaikan demi menjaga marwah DPRD NTB.
“Prinsipnya adalah menjaga nilai dari aset negara,” pungkasnya. (*)
