Mataram (NTBSatu) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin buka suara terkait penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi bersama tiga pejabat Pemprov lainnya sebagai komisaris non independen di empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTB.
Purnawirawan TNI bintang dua ini mengungkapkan, alasan menunjuk keempat pejabat tersebut karena sesuai dengan akuntabilitas. Ia menilai, keempat pejabat kondang Pemprov NTB ini memiliki kapasitas di posisi tersebut.
“Oh tidak (ada unsur bagi-bagi jabatan, red),” kata Hassanudin, Rabu, 19 Februari 2025.
Penetapan pejabat aktif sebagai komisaris, berangkat dari rekomendasi langsung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri).
Dalam rekomendasi tersebut, Inspektorat Jenderal Kemendagri meminta pemerintah segera menempatkan pejabat aktif di posisi komisaris non independen.
“Kan itu yang kita tindak lanjuti sesuai dengan proses yang ada. Yang jelas kita akan lakukan perbaikan,” jelasnya.
Di samping itu, Mantan Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) ini menegaskan, keempat nama tersebut sifatnya baru pengusulan. Belum ada penetapan dari Kemendagri.
Sebelum penetapan, mereka harus melewati sejumlah rangkaian seleksi. Salah satunya, mengikuti tes fit dan proper dari Otoritas Jasa Keuangan.
“Nanti kan akan terseleksi sendiri, berdasarkan penilaian Kemendagri,” pungkasnya.
