Mataram (NTBSatu) – Jembatan Bakong yang menghubungkan Kecamatan Lembar dan Kecamatan Gerung di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) hampir roboh. Memicu kekhawatiran besar bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lombok Barat, Lalu Winengan mengungkapkan, status jembatan merupakan kewenagan provinsi. Pihaknya bersama Pemprov NTB telah memantau langsung kondisi jembatan tersebut.
“Saya sudah bertemu dengan Sekda Provinsi dan hari ini bersama Kadis PUPR NTB meninjau jembatan. Kepala BPBD NTB juga sedang mencari jalur alternatif,” ujar Winengan, Jumat, 14 Februari 2025.
Saat ini, Pemda sedang menghitung kebutuhan anggaran untuk perbaikan jembatan yang diperkirakan mencapai Rp40-50 miliar.
Setelah ada kesepakatan atau angka pasti, maka Pemda akan segera mengajukannya ke Kementerian PUPR RI.
“Ini jalan provinsi yang menghubungkan Lembar dan Gerung, melintasi Sungai Dodokan Besar. Biaya perbaikannya di atas Rp40-50 miliar,” jelasnya.
Pemda Lombok Barat berharap, perbaikan bisa segera direalisasikan mengingat jembatan ini merupakan akses vital bagi warga, baik untuk pendidikan maupun perekonomian.
“Kami terus berkoordinasi agar pemerintah segera menanganinya. Sekarang ini Presiden sudah bisa mengucurkan anggaran DAK untuk jalan dan irigasi,” tambahnya.
Pemda Tutup Akses Sementara
Demi mencegah kecelakaan, Pemda menutup akses jembatan tersebut bagi kendaraan, terutama roda empat.
Pejalan kaki masih bisa melewati jembatan bakong Lobar ini, tetapi tetap berhati-hati, terutama saat debit air sungai tinggi.
“Saya putuskan untuk menutup total karena sangat berisiko. Kendaraan tidak boleh lewat, kalau air besar datang, kami tidak mau bertanggung jawab,” tegas Winengan.
Selain pemerintah pusat, Pemda juga meminta keterlibatan PLN Jeranjang, mengingat jalur ini sering digunakan untuk logistik mereka.
Jika PLN tidak bisa membantu dalam bentuk anggaran, pihaknya berharap agar BUMN itu setidaknya dapat memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kalau PLN lepas tangan, saya akan tutup jalur ini untuk kendaraan mereka. Jangan hanya memakai fasilitas tanpa peduli terhadap kondisinya. Jika tidak bisa memberi anggaran, minimal bantu koordinasi,” pungkas Winengan. (*)
