
Mataram (NTBSatu) – DPRD Provinsi NTB, meminta Pemprov NTB lakukan evaluasi terhadap kinerja PT Gerbang NTB Emas (GNE).
Pasalnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini dalam kondisi kurang baik dan menjadi sorotan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terlebih, beberapa kasus hukum yang menyeret beberapa jajaran direksi.
“Pemprov harus lakukan evaluasi, bila perlu lakukan audit terkait ini,” kata Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, Rabu, 15 Januari 2025.
Bagian yang perlu dievaluasi, kata Sambirang, mulai dari sisi kinerja, manajemennya, hingga aset rasio keuangannya.
“Pemprov harus melakukan evaluasi semuanya. Sebab dari situ kita berikan rekomendasi untuk PT GNE ke depannya,” ujar politisi PKS ini.
Perihal adanya opsi pembubaran dari Kemendagri, Sambirang belum bisa membicarakan sampai ke situ. Ia masih berharap, PT GNE bisa dipertahankan untuk meningkatkan perekonomian daerah.
“Saya kira apa yang menjadi fokus dan bisnis GNE relatif masih bagus dengan daerah kita, mungkin manajemen yang perlu kita evaluasi. Lini usaha yang banyak ini mungkin perlu kita sederhanakan juga,” pungkasnya.
Perlu Perbaikan Tata Kelola
Terpisah, Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB, Wirajaya Kusuma mengatakan, kondisi PT GNE saat ini masih bisa diperbaiki dengan tata kelola yang baik. Artinya, belum sampai pada opsi pembubaran.
“Sehingga perlu kita evaluasi saja. Kalau ada yang kurang sehat, maka itu yang harus kita evaluasi,” ungkap Wirajaya.
PT GNE saat ini memiliki aset sebesar Rp50 miliar. Namun utang yang tersisa Rp26 miliar.
Di samping itu, PT GNE memiliki sejumlah lini usaha dengan pendapatan saat ini mampu menghasilkan Rp1,2 miliar.
“Penghasilan tersebut sebagian untuk membayar utang sebesar Rp300 juta setiap bulannya,” bebernya.
Catatan Kemendagri
Sebelumnya, hasil kinerja triwulan II Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Hassanudin, Kemendagri memberikan sejumlah catatan. Salah satu yang menjadi atensi Kemendagri adalah kinerja PT GNE.
Asisten II Setda Provinsi NTB, Fathul Gani menyampaikan, hasil audit PT GNE oleh Inspektorat NTB menujukkan adanya indikasi penurunan kinerja. Hal ini juga menjadi perhatian Kemendagri.
“Yang menjadi atensi kita adalah PT GNE, hasil audit kinerjanya sudah turun dan ada indikasi penurunan,” kata Gani, Senin, 13 Januari 2025.
Menyinggung apakah akan diusulkan pembubaran setelah menjadi atensi Kemendagri?, Gani tak menyimpulkan demikian.
Menurut Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan ini, mengambil keputusan semacam itu tidak bisa buru-buru. Ada sejumlah kriteria dan pertimbangan yang harus Pemprov penuhi, sebelum membubarkan sebuah badan usaha.
“Belum ada opsi (pembubaran, red), kita fokus memperbaiki kinerja dulu. Sebab di sana ada SDM dan aset daerah yang harus kita kelola juga,” pungkasnya. (*)