Jakarta (NTBSatu) – Musibah banjir bandang akhir-akhir ini yang menerpa wilayah Pulau Sumbawa, NTB, menyita perhatian banyak pihak. Bagaimana tidak, hampir setiap tahun wilayah tersebut menjadi langganan banjir.
Tidak sedikit yang menilai, penyebab utama banjir adalah masifnya kegiatan deforestasi alias penggundulan hutan. Hingga saat ini, belum ada langkah strategis dari pemerintah untuk mencegah dan menyelesaikan masalah banjir tersebut.
Mengenai hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil NTB, Johan Rosihan turut berkomentar. Ia mengungkapkan, banjir yang terus terjadi di Bima dan Dompu memang menjadi perhatian serius, terutama karena deforestasi di Pulau Sumbawa yang terus terjadi.
“Deforestasi ini menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap air hujan dan pengatur tata air,” terangnya kepada NTBSatu, Selasa, 7 Januari 2025.
“Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini agar tidak terus berulang dan mengancam kehidupan masyarakat,” tegasnya menambahkan.
5 Solusi Atasi Banjir
Menurut legislator Senayan dari Fraksi PKS ini, setidaknya ada 5 langkah yang perlu pemerintah ambil untuk menangani masalah banjir ini. Pertama, penguatan pengawasan dan penegakan hukum.
Langkah pertama ini, kata Johan, pemerintah bersama pihak terkait, perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik penebangan liar dan aktivitas yang merusak hutan.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku deforestasi ilegal. Agar memberikan efek jera,” bebernya.
Kemudian, lanjutnya, pemerintah harus memasifkan rehabilitasi dan reboisasi hutan. Terutama di wilayah-wilayah yang sudah kritis adalah langkah mendesak.
“Program ini harus melibatkan masyarakat lokal, terutama petani dan komunitas adat. Agar lebih efektif dan berkelanjutan,” tegasnya,
Selanjutnya, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, terutama hutan. “Pemerintah bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat, sekolah, dan organisasi lokal untuk meningkatkan kesadaran akan dampak deforestasi,” paparnya
Berikutnya ia menyarankan, pemerintah juga perlu membangun infrastruktur penanganan banjir seperti kanal, embung, dan bendungan di wilayah-wilayah rawan.
“Selain itu, perlu ada perbaikan sistem drainase untuk mengurangi genangan air di daerah pemukiman,” sebutnya.
Terakhir, pemerintah harus memberikan alternatif mata pencaharian kepada masyarakat yang bergantung pada jagung akan mengurangi tekanan terhadap hutan.
“Pemerintah perlu mengembangkan sektor-sektor seperti pertanian berkelanjutan, peternakan, dan pariwisata berbasis alam,” tambahnya.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia akan terus menyuarakan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat (community-based approach) dalam program lingkungan. Karena keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat lokal.
“Saya berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dalam menyelesaikan masalah ini. Sebagai wakil rakyat dari Pulau Sumbawa, saya akan terus mengawal kebijakan dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta solusi yang nyata,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat agar benar-benar merenungi semboyan atau motto para pendahulu, supaya bisa lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan hutan.
“Kepada masyarakat Dana Mbojo mari agar melakukan aksi nyata atas harapan leluhur kita yang dirangkum dalam slogan ngaha aina ngoho,” pesan politisi PKS itu. (*)
