Mataram (NTBSatu) – Sejumlah masyarakat Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB melakukan audiensi di DPRD Lombok Utara, Kamis, 14 November 2024.
Audiensi ini dihadiri beberapa OPD terkait seperti Kadis PU, Kepala BAPPEDA, Direktur PDAM, Kepala BPBD dan Kadis Pariwisata Kabupaten Lombok Utara.
Pertemuan tersebut untuk membahas langkah konkret Pemda Lombok Utara untuk krisis air masyarakat buntut aktivitas PT Tiara Cipta Nirwana (PT TCN). Termasuk terkait kerusakan ekosistem.
Apalagi krisis air bersih di kawasan Gili Meno, telah mencapai titik kritis. Warga Gili Meno sejak 2021 telah mengajukan petisi penolakan terhadap PT TCN, kini merasakan dampak nyata dari kurangnya pasokan air bersih.
“Kami sudah tidak bisa bertahan lagi. Air tandon yang ada tidak mencukupi, bahkan ternak kami banyak yang mati karena dehidrasi. Kini, kami harus membeli air dari luar pulau. Namun, itu pun tidak cukup untuk kebutuhan kami sehari-hari,” kata salah satu perwakilan masyarakat Gili Meno, Masrun
Sementara Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin menyoroti kerusakan ekosistem laut gegara aktivitas PT TCN. Padahal, perusahaan tersebut seharusnya membantu air masyarakat, namun menghasilkan kerusakan lingkungan yang serius.
“Limbah dari perusahaan ini telah mencemari perairan dan memperburuk ekosistem laut di sekitar Gili Matra,” kata Amri.
Ia juga menyebut, PT TCN telah melakukan pelanggaran besar dengan terus beroperasi meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencabut izin pemanfaatan ruang laut.
“Kami mendesak pemerintah untuk tegas dalam menegakkan hukum dan menghentikan aktivitas PT TCN yang merusak lingkungan hidup,” ujarnya.
