Mataram (NTBSatu) – Sejumlah jabatan strategis di Pemprov NTB alami kekosongan. Di antaranya, Kepala Dinas PUPR, Kepala BPKAD, Kepala BKD, dan sejumlah jabatan lainnya.
Kekosongan ini terjadi karena pemegang jabatan sebelumnya sudah pensiun dan mengundurkan diri mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Untuk sementara jabatan itu diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) maupun Pelaksana Harian (Plh).
Kekosongan sejumlah jabatan ini pun menjadi catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada evaluasi triwulan I Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Hassanudin.
Hassanudin pun mengaku, pihaknya akan segera melakukan mutasi untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong tersebut.
“Semua sedang kami proses saya mendapat arahan menyiapkan tenaga untuk mengisi jabatan kosong tersebut, guna melanjutkan roda pemerintahan,” katanya, Jumat, 11 Oktober 2024.
Mantan Pj. Gubernur Sumatera Utara itu menyebutkan, untuk mengisi jabatan yang kosong, pihaknya sudah menyiapkan beberapa mekanisme. Termasuk Panitia Seleksi (Pansel).
“Ada pansel, semua mekanisme ada,” ujar Hassanudin
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi mengaku, melakukan mutasi pejabat bukan hal mudah. Butuh waktu yang lama untuk mendapat persetujuan Kemendagri.
Ia mencontohkan, ketika menjabat sebagai Pj. Gubernur NTB dahulu yang membutuhkan waktu lebih dari dari satu bulan untuk mengantongi izin Kemendagri.
“Bahkan setelah mendapat persetujuan Kemendagri, jumlahnya sangat jauh dengan yang kami ajukan. Dari 240 yang kami usulkan hanya 80 orang kami lantik,” jelas Gita.
Jabatan Kosong Pemprov NTB
Sebagai informasi, adapun beberapa jabatan yang lowong tersebut di antaranya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Samsul Rizal. Ia pensiun pada 1 September 2024 kemarin.
Kemudian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Mohammad Rum. Serta, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim. Keduanya mengajukan pengunduran diri sebagai ASN karena mengikuti Pilkada Bima dan Lombok Barat.
Jabatan eselon II lainnya adalah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, juga diisi Plt.
Begitupun di Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pimpinan keduanya merupakan Plt. (*)
