Mataram (NTBSatu) – Badan Pengawas Pemiluh (Bawaslu) NTB memprediksi kompetisi Pemilihan serentak tahun 2024 akan semakin tajam. Faktornya, penggunaan media sosial sebagai ruang kampanye murah dan mudah, tapi rawan penyebaran hoaks.
Sehingga Bawaslu mendorong peran serta konten kreator membantu patroli konten hoaks kampanye di media sosial, dan menangkalnya dengan memproduksi konten konten positif.
Ketua Bawaslu NTB, Itratip menyampaikan harapan itu dalam rapat koordinasi jejaring pengawasan online media sosial di Mataram, Senin 23 September 2024. Ia mendorong peran anak muda pegiat media sosial untuk tangkal hoaks jelang Pemilihan 2024. Baik Pemilihan Gubernur NTB, Bupati dan Wali Kota se NTB.
Konten Hoaks akan Semakin Meningkat
Itratip mengungkit fenomena Pemilu 2024 lalu, sedikitnya 3000 konten hoaks yang Kementerian Kominfo RI tangani. Data ini akan bertambah dan bahkan lebih banyak saat masuk tahap kampanye Pilkada Provinsi, Kabupaten dan Kota.
“Volume (hoaks) dari Pemilu ke Pilkada datanya akan semakin tajam. Begitu juga menurut data Mapindo, peningkatan hoaks meningkat jelang Pilkada,” ungkap Itratip.
Dalam rapat koordinasi ini, Bawaslu NTB menghadirkan 200 lebih konten kreator yang dominan dari kalangan generasi Z. Selama empat hari mereka akan mendapat pemaparan materi dari lintas narasumber, akademisi, praktisi dan mantan komisioner KPU RI.
Lanjutnya, pihaknya memprediksi hoaks semakin berkembang biak selama musim politik. Apalagi setelah pencabutan nomor urut, dua hari kemudian tahapan kampanye mulai tanggal 25 September.
“Ini krusial, sebab tim kampanye dan tim sukses akan bergerilya akan meyakinkan pasangan calonnya yang akan dipilih,” sebut Itratip.
Cara kampanye memang beragam. Sesuai PKPU, ada rapat umum hingga rapat terbatas digelar pasangan calon oleh tim paslon.
Namun fenomena ini bergeser. Tim pemenangan dewasa ini menggeser kampanye di media sosial. Bahkan Pemilu Februari 2024 lalu, mereka berlomba lomba main Tiktok. Unik, karena selama ini pasangan calon dan tim sukses banyak yang tidak familiar dengan media sosial gen z ini.
“Tapi belakangan, mereka aktif menggunakan media layanan digital untuk mempengaruhi pemilih,” ungkapnya.
Mereka rawan menyisipkan pesan atau dalam bentuk konten bernuansa misinformasi dan disinformasi berujung kabar hoaks. Meski disadari sebagai cara cara tidak benar, tapi demi memenangkan calon yang diusungnya, sehingga melakukan segala cara.
“Karena itu, kegiatan ini mengajak agar para konten kreator harus peduli, konten kreator harus terlibat. Hoaks sangat mudah menyebar dan mempengaruhi orang, sebab tidak banyak dan tidak ada kemampuan memvalidasi. Selama ini kita serap informasi sesuai dengan selera kita, apa yang dibagikan orang lain meski itu salah, kita anggap itu benar,” kata kader HMI ini mengungkap praktik penyebaran informasi hoaks.
Media Sosial Wadah Kampanye
Alasan lain pelibatan konten kreator, bannyak pasangan calon kepala daerah akan memilih media sosial yang saat ini dikendalikan anak muda sebagai penyebaran kampanye. Di NTB misalnya. Dari 3,9 juta pemilih, 50 persen pengguna media sosial dari gen z dan milenial.
“Karena itu, sekali lagi, anak muda kita butuhkan, dan sangat penting untuk perlawanan hoaks ini. Bahkan kreator digital kita dorong jadi penyeimbang limpahan informasi yang sangat banyak saat masa kampanye nanti. Kita tidak ingin hoaks ini berdampak tidak harmonisan masyarkaat kita,” harap Itratip. (*)
