Mataram (NTBSatu) – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) tanggapi perihal Pemprov NTB yang tak sanggup membayar hosting fee penyelenggaraan MotoGP 2024.
Vice President Corporate Secretary ITDC, Million Sekarsari menyampaikan, pihaknya masih terus melakukan komunikasi dengan Pemprov NTB, ihwal pembayaran hosting fee tersebut. Termasuk, tetap berupaya keras agar event skala internasional ini tetap berjalan.
“Kita akan berupaya keras agar event ini tetap berjalan. Kita akan berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mencari pemecahan kendala ini,” kata Sekarsari kepada NTBSatu, Senin, 26 Agustus 2024.
Menyinggung berbagai kemungkinan yang terjadi, jika Pemprov benar-benar tidak bisa membayar hosting fee event tersebut, ITDC belum mau mengambil kesimpulan terlalu dini. Pasalnya, hingga kini sedang dalam upaya membangun komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pusat.
“Batasan statement kami hanya bisa sampai di situ, karena semua masih diupayakan,” ujar Sekarsari.
Sebagai informasi, penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), menanggung seluruh hosting fee sebesar Rp174,6 miliar.
Sementara, untuk MotoGP Mandalika 2023, ITDC dan Kemenparekraf membayar hosting fee sebesar Rp176,8 miliar. Rinciannya, ITDC Rp98 miliar dan Kemenparekraf Rp78,8 miliar.
Lalu, untuk tahun 2024, ITDC memprakirakan bayaran tersebut mencapai Rp231,29 miliar.
Fiskal Daerah Kurang Sehat
Pemprov NTB mengungkapkan, alasan tak bisa membayar hosting fee MotoGP 2024. Hal itu karena kondisi fiskal daerah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sehingga, anggaran untuk membayar pelaksanaan event tahunan ini tidak teralokasikan dalam APBD 2024
Atas dasar itu, Pemprov NTB telah menyampaikan hal demikian kepada Kemendagri.
“Kami berharap Kemendagri memahami situasi ini dan akan membicarakannya lebih lanjut di tingkat kementerian dan lembaga,” kata Asisten III Setda Provinsi NTB, Wirawan Ahmad.
Dalam APBD 2024, fokus anggaran kebanyakan untuk membiayai Pilkada dan PON Aceh-Sumut 2024. Serta, upaya menyehatkan APBD yang masih terbebani utang dari program dan kegiatan tahun sebelumnya.
“Jika untuk MotoGP 2025, kami berharap bisa mengalokasikan dana dari DAK, dana insentif, atau DAU,” bebernya. (*)
