Lombok Timur (NTBSatu) – Ratusan guru honorer menggeruduk Kantor Bupati Lombok Timur pada Senin, 1 April 2024.
Ratusan tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) itu datang untuk meminta kejelasan penerbitan penyambungan SK dan penambahan formasi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini.
Di mana tahun 2024, jumlah PPK yang akan diangkat Pemkab Lombok Timur sebanyak 1.500 formasi. Yaitu 500 di antaranya tenaga kesehatan, 500 tenaga pendidik atau guru, dan 500 formasi tenaga teknis.
Sementara jumlah guru honorer Kabupaten Lombok Timur saat ini sekitar 2.173 orang lebih.
“Kita minta penambahan formasi hingga semua honorer terserap, karena kita lihat seringnya peraturan berubah soal pengangkatan honorer,” kata Ketua Forum Guru Honorer Kecamatan Keruak, Angkusnadiamin.
Berita Terkini:
- Polisi Tahan Oknum Dosen di Mataram Diduga Pencabul Sesama Jenis
- Validasi Riwayat Jabatan, Pemkot Mataram Minta CV Lengkap Jelang Uji Kompetensi Pejabat
- Pemkab Bima Laporkan Perusakan Mobil Dinas Wakil Bupati saat Aksi Demonstrasi ke Polisi
- SMPN 1 Sumbawa dan MTsN 1 Kota Bima Wakili Pulau Sumbawa di Babak Final LCCM Museum NTB 2025
Pihaknya juga mendesak agar tenaga honorer diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kita harapkan diberikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin dinamakan bukan THR, tetapi diberikan saat Ramadan sehingga diasumsikan THR seperti sebelumnya. Itu sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2024,” ucapnya.
Sementara, Sekda Lombok Timur, Hasni, mengatakan sesuai dengan anggaran yang ada, jumlah PPPK yang akan diangkat tahun ini berjumlah 1.500 formasi, dan 100 formasi untuk CPNS.
“Kalau terkait SK, guru yang sudah masuk database sedang disiapkan SK-nya,” jawab Hasni.
Lalu terkait THR, lanjut Hasni, berdasarkan pernyataan Mendagri, tidak dianggarkan untuk honorer. Namun pihaknya menyebut akan mencari jalan keluar agar honorer mendapat tambahan honor seperti tahun lalu.
“Mendagri bilang tidak ada THR untuk honorer. Kalau memang ada regulasinya, silakan tunjukan ke kami. Mungkin nanti kita cari jalannya dengan mengganti nama ataupun yang lain, ” ucap Hasni.
Unjuk rasa tersebut berlangsung hingga Senin siang. Perwakilan guru honorer melakukan hearing dengan Pemkab Lombok Timur. Sementara ratusan honorer lain setia menunggu di luar ruangan, hingga melakukan aksi teatrikal tiduran di pintu masuk ruang rapat. (MKR)
