Kota Bima (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mengajukan usulan tambahan formasi pengadaan Aparatu Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ke KemenPAN-RB.
Dalam hal ini, Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, telah menyerahkan surat permintaan tersebut kepada KemenPAN-RB, Kamis, 20 Juni 2024.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum menyampaikan, upaya ini untuk mengatasi persoalan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Berdasarkan hasil pendataan tenaga honorer sebagaimana tertera dalam surat MENPAN-RB nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022, jumlah tenaga non-ASN di Kota Bima tercatat sebanyak 3.634 orang.
Dari jumlah tersebut, 1.182 orang telah berhasil direkrut menjadi PPPK pada tahun 2022 dan 2023, sehingga masih tersisa 2.452 orang.
“Tenaga honorer yang tersisa ini terdiri dari 773 orang tenaga honorer Kategori 2 (K2) dan 1.679 orang tenaga honorer non-K2,” jelas Aji Rum, sapaan Pj Wali Kota Bima.
Aji Rum menjelaskan, usulan ini bertujuan mengurai secara bertahap persoalan rekrutmen tenaga non-ASN di Kota Bima.
Jumlah tenaga teknis yang berasal dari honorer K2 masih tersisa sebanyak 598 orang, sementara dari honorer non-K2 terdapat 1.114 orang. Sementara itu, alokasi formasi pengadaan ASN PPPK yang berasal dari tenaga honorer pada tahun 2024 hanya berjumlah 276 orang.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bima mengajukan usulan penambahan alokasi formasi untuk jabatan tenaga teknis sebanyak 322 orang.
“Permohonan penambahan alokasi formasi ini diajukan dengan pertimbangan usia dan penyesuaian passing grade pada seleksi kompetensi sebagai PPPK,” ungkap Aji Rum.
Sementara itu, mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Abdul Wahid menyampaikan, berdasarkan keputusan Menteri PAN-RB, Pemkot Bima, hanya mendapat jatah sebanyak 829 formasi untuk pengadaan ASN tahun 2024.
Adapun dari jumlah tersebut dibagi dalam 148 formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 681 formasi untuk PPPK.
Sementara berdasarkan jenis kebutuhannya, kata Wahid, untuk tenaga guru hanya mendapatkan kuota formasi PPPK saja, yakni sebanyak 275 formasi.
“Untuk guru tidak mendapat kuota CPNS,” kata Wahid sebelumnya kepada NTBSatu.
Kemudian, tenaga kesehatan mendapatkan 36 formasi untuk CPNS dan 146 formasi untuk PPPK. Sementara tenaga teknisi mendapat kuota 112 formasi untuk CPNS dan 260 formasi untuk PPPK.
“Seleksi pengadaan ASN Kota Bima nantinya akan disesuaikan dengan rencana pengadaan ASN Nasional,” pungkasnya. (MYM)
