Oleh : Zakiy M. Mubarok
Balap motokros internasional atau Motocross Grand Prix (MXGP) 2024 seri Indonesia di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dihelat di Sirkuit Selaparang (Eks Bandara Selaparang) Kota Mataram, pada 29-30 Juni dan 6-7 Juli 2024.
Tetapi benarkah polemik (untuk tidak mengatakan kontroversi) yang menyebut gelaran MXGP sebelumnya masih meninggalkan beban hutang? Sejauh mana manfaat MXGP bagi masyarakat? Mengapa Walikota Mataram yang semula menolak pelaksanaan MXGP tiba-tiba mengizinkan? Dan kenapa pula Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, masih menolak? Di saat bersamaan Zulkieflimansyah bersikeras mengadakan event “greng-grengan” itu?
Sebagian pertanyaan-pertanyaan diatas boleh jadi tersisip di benak kita saat rencana pelaksanaan MXGP yang akan digelar kembali tahun ini mengudara di media. Pertanyaan-pertanyaan itu cukup menggelitik karena yang berpolemik adalah figur-figur kelas atas di daerah ini. Ada mantan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. Ada Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi. Dan ada Walikota Mataram, Mohan Roliskana.
Jejak MXGP
Kejuaraan dunia MXGP atau dikenal dengan FIM Motocross World Championship. MXGP merupakan kejuaraan dunia balap motocross yang diselenggarakan oleh Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) sejak 1957. Indonesia menjadi salah satu negara penyelenggara sejak 2017.
Untuk diketahui, ground breaking Sirkuit MXGP di Eks Bandara Selaparang dilakukan pada hari Selasa 9 Mei 2023. Saat Zulkieflimansyah menjadi Gubernur NTB. Ground breaking di lahan milik Angkasa Pura I itu kabarnya, diberikan karena NTB dinilai sukses dan terbaik menggelar MXGP Samota di Pulau Sumbawa 2022 sehingga diberi penambahan seri Mataram di Pulau Lombok.
Hanya saja Zulkieflimansyah, mengakui, bahwa dua penyelenggaraan MXGP (Samota dan Mataram) kurang memberi keuntungan secara finansial. Namun ia melihat keuntungan yang besar dari sisi pengembangan kawasan.
Selepas Zulkieflimansyah menjadi Gubernur NTB, terungkap bahwa penyelenggaraan MXGP ternyata meninggalkan banyak hutang. Adalah Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, yang mengungkapkan hal itu. Hingga tulisan ini dibuat, selaku Pj. Gubernur NTB, Gita Ariadi belum menemukan formulasi anggaran daerah yang tepat untuk melunasi hutang tersebut. Apalagi untuk mengalokasikan anggaran daerah untuk membiayai MXGP tahun ini. Akibatnya, saat pihak MXGP -melalui Project Director SEG, Diaz Rahmah Irhani dan Zulkieflimansyah selaku Chairman MXGP 2024- berharap pemerintah provinsi NTB memberikan dukungan dana sebesar Rp50 miliar, Pj. Gubernur NTB, Gita Ariadi “menolak”. Kalaupun harus mendukung MXGP, Gita Ariadi akan mendukung dengan doa.
Disamping itu, Kamis 25 April 2024, Gita Ariadi, sempat mengungkapkan bahwa Ikatan Motor Indonesia (IMI) pusat telah mengirimkan surat pemberitahuan pembatalan ke Federation Internationals Motorcycles (FIM). Berdasarkan hal itu IMI pusat meminta kepada Federation Internasional Motorcycles (FIM) untuk menunda pelaksanaan MXGP 2024. Alasan di balik penundaan ini adalah masih adanya permasalahan yang belum terselesaikan antara PT Samota Enduro Gemilang, pihak penyelenggara lokal, dengan IMI pusat sejak penyelenggaraan MXGP 2023.
Penolakan juga sempat ditegaskan oleh Walikota Mataram, Mohan Roliskana. Alasannya, penyelenggara MXGP tahun lalu belum melunasi tagihan pajak. Namun belakangan, Mohan Roliskana akhirnya memberikan izin atas penyelenggaraan MXGP di Eks Bandara Selaparang Kota Mataram. Yang menarik, setidaknya bagi penulis, pemberian izin itu berhimpitan waktunya dengan postingan Zulkieflimansyah di media sosial saat bertemu Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Kita tahu nama yang disebut terakhir adalah juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus tokoh Partai Golkar. Entah ada korelasinya atau tidak dua peristiwa itu, namun yang pasti Zulkieflimansyah gembira dengan pemberian izin tersebut. Dan secara terbuka ia mengucapkan terimakasih kepada Mohan Roliskana yang juga Ketua DPD Partai Golkar NTB itu. Apakah pertemuan Zulkieflimansyah dengan Bambang Soesatyo juga berkaitan dengan surat IMI kepada FIM perihal permasalah SEG? Kita belum bisa memastikan.
Yang pasti, dengan adanya persetujuan Walikota Mataram, maka MXGP 2024 di eks Bandara Selaparang Mataram sudah tidak ada lagi kendala untuk di gelar. Mohan mengungkapkan, bahwa izin diberikan karena beban pajak MXGP tahun lalu akan “diselesaikan” oleh pemerintah provinsi NTB. Hal itu kabarnya sesuai bunyi PKS alias Perjanjian Kerjasama yang ada.
Awalnya, MXGP seri Indonesia 2024 direncanakan untuk digelar di Sumbawa dan Lombok. Namun, promotor MXGP Indonesia, PT SEG mengumumkan bahwa MXGP Sumbawa yang sebelumnya direncanakan akan digelar di Sirkuit Samota dipindahkan ke Lombok di Sirkuit Selaparang.
Polemik seputar pelaksanaan MXGP 2024 menjadi makin menarik perhatian publik karena Zulkieflimansyah, Mohan Roliskana dan Lalu Gita Ariadi, adalah figur-figur pemimpin dan calon pemimpin di daerah ini yang diproyeksikan akan berkompetisi dalam Pilkada NTB November 2024 nanti.
Karenanya, sangat wajar jika ada pihak yang menafsirkan MXGP bukan sebatas kompetisi olah raga motocross, tetapi juga move to cross politik menjelang Pilkada 2024.
Kata dan Fakta
Lantas bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan di awal tulisan ini? Atau, kita sepakat dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram, Prof. Dr. H. Zainal Asikin SH, SU yang menulis di akun media sosial sekira Sabtu 8 Juni 2024, yang mengatakan, “Silahkan anda mau melaksanakan MXGP atau apa saja, mau nungging di atas motor, mau tiarap di aspal, mau goyang goyang seperti dancer kecimol, yang penting jangan pakai dana Pemerintah dan BUMD, atau dana dinas yang ada di NTB. Yang namanya sponsor atau promotor, maka harus siap uang, bukan memberatkan daerah. Tiru cara Don King jadi promotor tinju. Atau cari sponsor seperti ARAMCO, PERAMAL (RedBull), dll yang penting seperti (kata) Pj. Gub, Pemda tdk punya uang 50 M untuk membantu penyelenggaraan MXGP. Yang penting kita dukung MXGP. Jangan lupa bayar pajak”
Sebelumnya, mengutip pemberitaan di sebuah media online, Ketua IMI NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra atau yang biasa disapa Dokter Jack, pernah menjelaskan, MXGP merupakan kegiatan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pihak swasta, berbeda dengan MotoGP yang diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Indonesia. Jadi menurut Dokter Jack, tidak ada sangkut pautnya dengan daerah. Event MXGP ini swasta murni, beda dengan MotoGP yang jadi tanggungjawab pemerintah Indonesia.
Atau, pada akhirnya dukungan doa dari Pj. Gubernur NTB, untuk pelaksanaan MXGP 2024 yang pada akhirnya menyentuh pintu langit sehingga motocross internasional itu tergelar di Kota Mataram?
Wallahu’alam Bushawab
