Daerah NTB

Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Iduladha, Ketersediaan dan Distribusi Pangan Jadi Kunci

Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi NTB menjamin kebutuhan dan distribusi bahan pangan strategis guna mengantisipasi lonjakan harga jelang Hari Iduladha.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma, mengatakan, harga kebutuhan pokok memang cenderung meningkat ketika mendekati Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Maka dari itu, pemerintah berupaya agar stok bahan pokok tetap terjaga, rantai pasok yang stabil dan kenaikan harga yang ada masih terjangkau oleh masyarakat.

“Kami meminta masing-masing OPD memonitor supaya harga tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Harga meningkat, karena permintaannya juga meningkat. Namun, kenaikan harus dalam batas yang wajar,” jelasnya usai Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah, di Mataram, Selasa, 11 Juni 2024.

Berdasarkan hasil Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Kemendagri pada Senin kemarin, Wirajaya mengatakan, bahan pokok yang memiliki andil besar terhadap inflasi di NTB adalah cabai, daging ayam dan telur.

“Iya, komoditas tersebut yang diperkirakan akan mengalami kenaikan harga, tapi begitu terjadi kelangkaan, segera kita intervensi melalui gerakan stabilisasi,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan inflasi, NTB pada Mei 2024 mencatatkan inflasi tahunan (yoy) sebesar 2,77 persen. Untuk pertama kalinya, angka tersebut lebih rendah dari persentase nasional yang mencapai 2,84 persen.

IKLAN

Berita Terkini:

Secara bulanan (month to month/MtM), NTB juga mencatatkan deflasi di angka 0,41, lebih besar dari rata-rata nasional 0,03 persen. Adapun, target pengendalian inflasi daerah NTB berada pada rentang 1,5-3,5 persen.

“Kontributor terbesar penurunan inflasi adalah Kabupaten Sumbawa dengan perolehan 2,19 persen dengan perolehan IHK sebesar 106,27 persen. Sementara Kota Mataram 3,18 persen dan Kabupaten Bima 2,9 persen,” paparnya.

Wirajaya mengungkapkan, penurunan inflasi di NTB turut mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan harga, melalui penerapan 4K dalam pengendalian inflasi daerah meliputi keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, dan meningkatkan komunikasi yang efektif. (STA)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button