Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB mengambil sikap untuk mengedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat Gili Meno, Lombok Utara yang mengalami krisis air bersih selama beberapa pekan terakhir.
Pj. Sekda NTB, Ibnu Salim mengatakan, keselamatan masyarakat menjadi hukum tertinggi. Menurut Ibnu, hal itulah yang harus menjadi dasar diskusi dari berbagai pihak soal ketersediaan air bersih di Gili Meno.
“Namun, tentu harus minta pendapat para penegak hukum yang sedang menangani kasus PT BAL dan PT GNE,” ungkap Ibnu setelah rapat bersama Pemda KLU, PT GNE, dan PDAM Amerta Dayan Gunung di Ruang Kerja Sekda NTB, Jumat, 7 Juni 2024 sore.
Ibnu menjelaskan bahwa selama ini telah berjalan distribusi air di Gili Meno. Hanya saja, perlu ditingkatkan volume air yang didistribusikan.
Ibnu mengakui adanya beberapa persoalan distribusi air di Gili Meno, misalnya masyarakat yang tidak memiliki galon untuk menampung air. Oleh karena itu, distribusi air menggunakan hydrant adalah solusi jangka pendek.
“Ke depannya, untuk jangka menengah, Pemda KLU harus menyiapkan berbagai strategi. Masyarakat harus mendapatkan hak untuk memperoleh air bersih,” tandas Ibnu.
Berita Terkini:
- Beredar Selebaran Aksi Terkait Pernyataan ‘Ban Serep”, Bupati Lombok Barat Sebut itu Fitnah
- Kuliah Tamu Internasional Ummat, Prof. Mariam Ahmad Bahas Islam dan Peradaban Masa Depan
- Pasal Pemecatan Dua Personel Polda NTB tak Terkait Kematian Nurhadi
- Walhi NTB: Kebijakan Perlindungan Masyarakat Pesisir Masih Jauh dari Harapan
- Dari Perdebatan, Bergandengan Menuju Solusi, Langkah Gubernur Menjawab Tantangan Ekonomi NTB
Sementara itu, Asisten II Setda NTB, Fathul Gani mengatakan, Pemprov NTB akan terus mengedepankan kepentingan masyarakat. Namun, tentu saja, ada beberapa tahapan yang mesti dilalui.
Telah diputuskan, Pemda KLU akan bersurat ke Kejati NTB agar terdapat diskresi agar ada negosiasi terkait permasalahan krisis air di Gili Meno.
“Pemda KLU akan bersurat ke Kejati NTB. Sementara, Pemprov NTB akan mem-back up apapun keputusan yang akan diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkas Gani.
Sebelumnya, Warga Gili Meno mengeluhkan soal tidak adanya air bersih selama lebih dari empat minggu. Hal itu diprakarsai akibat PT BAL yang bekerjasama dengan PT GNE yang menyediakan air untuk warga tersandung kasus penyalahgunaan izin. (GSR)
