Kota Bima (NTBSatu) – DPP Partai Hanura mengeluarkan rekomendasi kepada salah satu bakal calon Wali Kota Bima, Syafriansar untuk tampil di Pilkada Kota Bima 2024.
Ketua DPC Partai Hanura Kota Bima, Casmam Ilmanegara membenarkan jika ketua DPC PPP Kota Bima itu telah mendapat rekomendasi dari DPP Hanura.
Rekomendasi tersebut langsung diberikan oleh Tim Penjaringan, Penetapan, dan Pemenangan DPP Partai Hanura di Jakarta.
Namun, rekomendasi tersebut sifatnya sama dengan yang didapatkan beberapa bakal calon dari PAN beberapa waktu lalu. Artinya, rekomendasi tersebut belum final.
“Surat Keputusan (SK) belum keluar, masih dalam proses untuk keputusan finalnya,” kata Casman kepada NTBSatu, Selasa, 4 Mei 2024.
Casman menjelaskan, rekomendasi tersebut merupakan arahan dari DPP kepada setiap bakal calon untuk mencari pasangan dan kerja-kerja elektoral.
“Semua bakal calon yang dikirim ke DPP mendapat rekomendasi yang sama untuk mencari pasangan,” ungkapnya.
Berita Terkini:
- Pengendalian Inflasi NTB Telan Anggaran Rp295,33 Miliar
- Pembalap ARRC 2024 Sempatkan Nikmati Mandalika Sebelum Balapan
- Didampingi Staf Ahli Wapres, Aji Rum Kawal Penuntasan Lahan Pembangunan IAIN Bima
- Inspektorat Audit Investigasi Keuangan Rp32 Miliar PT GNE
- Aktivis Mahasiswa Lombok Timur Desak Dirut RSUD Soedjono Dipecat
Adapun nama-nama bakal calon Wali Kota Bima yang dikirim ke DPP Hanura di antaranya, Muhammad Syafrudin dari PAN, Sudirman DJ dari Partai Gerindra, dan Safriansar dari PPP.
Adapun surat rekomendasi nomor: RK/127/DPP-HANURA/V/2024 berbunyi, Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura memberikan rekomendasi kepada Syafriansar sebagai bakal calon Wali Kota Bima 2024-2029 yang akan diusung dan/didukung partai Hanura.
Selanjutnya, berbunyi surat rekomendasi ini akan dipergunakan:
- Melakukan sosialiasi dan komunikasi di internal Partai Hanura.
- Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal partai Hanura dalam rangka pemenuhan persyaratan pencalonan kepala daerah atau menambah dukungan partai koalisi untuk memenuhi minimum persyaratan pencalonan kepala daerah.
- Cakada yang tidak berhasil memenuhi syarat pencalonan dukungan partai minimun koalisi, maka surat rekomendasi dinyatakan tidak berlaku.
Sementara itu Syafriansar mengaku, terhadap rekomendasi tersebut dirinya bersama tim sudah membangun komunikasi dengan sejumlah partai, bahkan sudah menyerahkan formulir ke Partai NasDem, PBB, PDIP, dan PKS.
“Kami juga berencana akan ke Gerindra,” ujar Syafriansar.
Pria yang pernah menjadi anggota DPRD NTB 2014-2019 ini mengaku tengah fokus membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai guna memenuhi persyaratan untuk pendaftaran ke KPU.
“Baru Hanura keluarkan rekomendasi, kami menunggu partai-partai lainnya,” pungkasnya. (MYM)
