Mataram (NTBSatu) – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa potensi konflik sosial pada saat Pilkada 2024 cenderung menengah menuju tinggi. Hal ini ia sampaikan berdasarkan perkiraan intelijen.
“Keberpihakan penyelenggara yang tentunya tidak taat regulasi atau keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu paslon adalah contoh penyebab konflik sosial yang dapat terjadi di Pilkada nanti,” ucapnya dikutip dari Website Kemenkopolhukam Rabu, 29 Mei 2024.
Menko Hadi mengingatkan terkait tantangan yang akan dihadapi nantinya. Seperti ada 4 provinsi yang baru akan melaksanakan Pilkada untuk pertama kalinya, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
“Politik identitas dan uang, provokasi melalui media sosial, hate speech, dan beredarnya berita bohong, adalah tantangan lainnya yang akan dihadapi kita semua menjelang Pilkada nanti,” ungkap mantan Panglima TNI itu.
Berita Terkini:
- Stok Air Bendungan Aman, Petani KSB Tak Perlu Risau Hadapi Musim Kemarau
- Kapal Bocor di Perairan Sangiang, Seorang ABK Meninggal Dunia Terjebak di Kamar Kapal
- Realisasi APBD KSB 2025: Pendapatan Melampaui Target, SiLPA Tembus Rp1,14 Triliun
- TNI Beri Kenaikan Pangkat Luar Biasa dan Santunan Rp1,8 Miliar untuk Tiga Prajurit Gugur di Lebanon
- DLH Lombok Tengah Dorong Satgas Koordinasi Terkait Penangguhan 80 Dapur MBG
“Tahapan persiapan itu pada saat pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panwas, dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan pelaksanaan, yaitu penetapan Paslon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi, dan penetapan Calon Terpilih,” jelasnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto memberikan perhatian khusus terhadap persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Papua. Menurut Menko Hadi, keamanan di Wilayah Papua saat ini berjalan cukup dinamis.
“Sehingga, perlu adanya perhatian khusus terhadap situasi dan kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak. Hal ini agar tahapan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar di Wilayah Papua,” ucapnya. (ADH)
