Mataram (NTBSatu) – Sekda Kota Bima Mukhtar menghadiri rapat koordinasi (Rakor) via online yang diselenggarakan Kemendagri, Senin, 20 Mei 2024.
Dalam pemaparannya, Mukhtar menyatakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengendalikan inflasi.
“Kami berharap melalui rakor ini, kita dapat menemukan solusi bersama yang dapat diterapkan di daerah masing-masing untuk menjaga kestabilan harga dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah ini diikuti oleh berbagai pejabat daerah dari seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan strategi dalam menghadapi tantangan inflasi.
“Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan inflasi dapat dikendalikan dengan lebih efektif dan berdampak positif bagi perekonomian nasional,” jelas Mukhtar.
Fokus pembahasan kali ini adalah strategi dan langkah-langkah dalam mengendalikan inflasi di daerah di Indonesia.
Presentasi dimulai Badan Pusat Statistik (BPS). Mereka membahas perkembangan inflasi dan indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau selama akhir Mei 2024.
Data yang dipaparkan menunjukkan tren inflasi terkini. Termasuk faktor yang mempengaruhi perubahan harga di sektor makanan, minuman, dan tembakau.
BPS menjelaskan, ketiga kelompok itu memiliki kontribusi signifikan terhadap inflasi daerah. Karenanya, pengendalian harga pada sektor-sektor ini menjadi fokus utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Sementara Plt. Sekjen Kemendagri menjelaskan, bahwa untuk mengendalikan laju inflasi di daerah, perlu dilakukan pemantauan harga dan stok. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dengan pemantauan intensif.
Dia meminta jajaran Pemda untuk mengadakan rapat rutin tim pengendalian inflasi daerah untuk membahas langkah-langkah stabilisasi harga.
Untuk menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, Pemda perlu melakukan koordinasi dengan produsen dan distributor untuk memastikan distribusi lancar. Hal penting lainnya yang juga disoroti adalah intensifikasi pencanangan gerakan menanam guna meningkatkan ketersediaan pangan lokal melalui gerakan menanam.
Di sisi lain, Plt. Sekjen Kemendagri juga fokus untuk mendorong pelaksanaan Operasi Pasar Murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pemerintah Daerah juga harus berperan dalam pelaksanaan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke pasar dan distributor untuk mencegah penimbunan dan memastikan harga wajar.
Hal ini dapat dibarengi dengan melaksanakan Koordinasi regional dengan Daerah Penghasil melalui kerja sama dengan daerah penghasil untuk memastikan pasokan bahan pokok terjaga.
Terakhir, dia menegaskan agar Pemda dapat merealisasikan bantuan tak terduga dan bantuan transportasi untuk memperlancar distribusi bahan pokok. (KHN/*)
