Mataram (NTBSatu) – Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara (DJPb) NTB mencatat, realisasi pendapatan negara wilayah Nusa Tenggara Barat, sampai dengan bulan Maret 2023 mencapai Rp1.923 miliar.
“Angka ini mencakup 19,78 persen dari target dan tumbuh sebesar 74,04 persen,” jelas Kepala Ditjen DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, dalam keterangan resminya diterima NTBSatu pada Realisasi APBN lingkup NTB sampai dengan 31 Maret 2024.
Mayoritas perolehan tersebut berasal dari pajak sebesar 86,63 persen sementara sisanya dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Dari 2 jenis pajak, pajak internasional mampu tumbuh 288,5 persen yang utamanya berasal dari pajak ekspor yang tumbuh 32,3 persen, sementara pajak impor terpantau masih kontraksi 12,20 persen,” imbuhnya.
Tingginya pertumbuhan pajak ekspor, jelas Ratih, utamanya berasal dari hasil tambang konsentrat dengan operator utama, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) melakukan eksplorasi dan pengembangan usaha yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat.
Berita Terkini:
- Pejabat Teras Ummat Diduga Terlibat Skandal, Mahasiswa Desak Dipecat
- “Panaskan Mesin”, Prodi PGSD Tamsis Hadirkan Guru Besar UAD di Gelaran Kolokium Pengembangan Dosen
- Era Baru Garuda, Patrick Kluivert Nahkodai Timnas Indonesia Menuju Piala Dunia 2026
- Rumpun Bambu Longsor di Perbatasan Klungkung-Gianyar, Akses Jalan Lumpuh
Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) neraca perdagangan Nusa Tenggara Barat (NTB) berada dalam kondisi surplus sebesar 111,3 juta dolar AS pada periode Maret 2024 karena meningkatkan kinerja ekspor tambang dan menurunnya impor. Dan sepanjang Maret, nilai ekspor komoditas tambang tercatat sebesar 155,6 juta dolar.
Kendati demikian, menelik sisi belanja ternyata mengalami kontraksi tipis sebesar 1,95 persen, yang merupakan imbas dari kontraksnya penyaluran TKD sebesar 4,88 persen.
Belum optimalnya penyaluran TKD salah satunya disebabkan masih nihilnya realisasi DAK Fisik.
Adapun Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh 4,16 persen (y-o-y). Realisasi ini didominasi oleh Belanja Barang sebesar Rp904,45 miliar (26,4 persen dari pagu) dan Belanja Pegawai sebesar Rp877,43 miliar (26,9 persen dari pagu). Belanja Modal turut memberi andil pada Belanja K/L, yaitu sebesar Rp261,69 miliar (16,3 persen dari pagu).
Pertumbuhan belanja ini didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satker-satker lingkup Provinsi NTB.
“Lima Kementerian/Lembaga dengan realisasi belanja tertinggi pada Provinsi NTB yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, BKKBN, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian Negara RI,” tukasnya. (STA)
