Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Korea Utara diketahui melarang warga negaranya untuk mendistribusikan atau menonton drama yang berasal dari negara tetangganya, Korea Selatan.
Tak tanggung-tanggung, jika melanggar peraturan tersebut akan dikenai sanksi yang berat.
Sebelumnya, anak-anak di bawah umur yang ketahuan nonton drakor langsung dikirim ke kamp kerja paksa remaja dengan hukuman selama kurang dari lima tahun atau menerima kurungan penjara.
Lambat laun, industri showbiz Korsel kian merajalela dan populer di seluruh dunia.
Karena khawatir rakyatnya mulai terkena imbas dari invansi tersebut, Pemerintahan Kim Jong Un pun mulai memperketat peraturan.
Berita Terkini:
- Langkah Akhir Jaksa Jelang Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi LCC
- Pj Gubernur Jawab Kritik Dewan soal Kisruh DAK Dinas Dikbud NTB: Kadisnya Tetap Dievaluasi
- Terus Bergulir, Jaksa Selidiki Dugaan Korupsi Masjid Agung Bima
- Hasil Berburu di “Kampung Narkoba” Lombok Tengah, Polisi Amankan Senpi Rakitan dan Ratusan Sajam
Ia mengeluarkan undang-undang “pemikiran anti-reaksioner” pada Desember 2020. Sehingga, sanksi bagi seluruh masyarakat Korea Utara yang menonton atau mendistribusikan hiburan Korea Selatan dapat dihukum mati.
Menanggapinya, Duta Besar Korea Selatan untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Hwang Joon-kook, menyebut bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius, terlebih untuk anak-anak.
“Anak-anak di sana menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Padahal Korea Utara adalah negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak,” ujar Hwang pertemuan Dewan Keamanan PBB di markas besar PBB di New York pada Rabu, 3 April 2024 dilansir CNBC Indonesia.
Kemudian, Hwang turut menyoroti kesaksian para pembelot Korea Utara, di mana anak-anak di sana mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang parah. Termasuk berita gempar tentang proses eksekusi mati dua remaja berusia 16-17 tahun karena ketahuan menyebarkan konten film Korea Selatan memang benar adanya.
Oleh karena itu, isu tersebut merupakan hal yang sangat krusial dan menjadi point pembicaraan dalam rapat Dewan Keamanan PBB tentang Anak-anak dan Konflik Bersenjata.
Disisi lain, Hwang memaparkan Laporan UNICEF, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Grup Bank Dunia, bahwa terdapat 17 persen anak-anak di Korea Utara dilaporkan mengalami hambatan pertumbuhan karena kekurangan gizi.
Ia menilai para pemimpin negara yang mendapatkan julukan Hermit Kingdom itu, malah abai dengan kondisi rakyatnya, dan menghabiskan kekayaan negara untuk proyek nuklir dan rudal balistik serta barang-barang mewah. (STA)
