Kejari Selong akan Tindak Usaha Tambang yang Bandel Bayar Retribusi ke Pemda
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur semakin serius dalam menarik pajak ataupun retribusi mulai tahun ini, termasuk pada tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin, mengatakan pihaknya mulai melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) secara aktif dalam pengawasan maupun penarikan retribusi.
Ia menegaskan, tambang-tambang yang tidak taat membayar retribusi akan ditindak langsung oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong.
“Bagi yang tidak taat akan dipanggil dan diusut langsung oleh kejaksaan,” kata Muksin, Senin, 18 Maret 2024 lalu.
Selain kejaksaan, dalam tim terpadu, pihaknya juga berkolaborasi dengan Polri, TNI, BPK, dan KPK.
Berita Terkini:
- NTB Masuk 5 Besar Destinasi Pariwisata Ramah Muslim Terbaik 2025
- DPRD Dorong Baznas Sumbawa Inovatif dan Siap Kejar Target ZIS Rp10 Miliar
- Bupati Sumbawa Lantik Pengurus Baznas 2025-2030, Targetkan ZIS Rp10 Miliar per Tahun
- Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Pemecatan 26 Pegawai Pajak
Melalui kolaborasi lengkap itu, ia yakin tak ada lagi celah bagi penambang untuk bermain atau tidak mau membayar retribusi.
Selain retribusi tambang, Muksin sebelumnya juga menyebut mulai memperketat penyerapan pajak restoran. Upaya itu pun melibatkan tim terpadu.
Jelas Muksin, pengetatan itu dilakukan guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk keberlanjutan pembangunan daerah.
“Kalau tidak mau membayar maka akan diproses oleh kejaksaan. Jangan pengusaha saja yang kaya, daerah juga ingin kaya untuk pembangunan,” tegasnya.
Pemkab Lombok Timur nampaknya belajar dari pengalaman tahun lalu. Di mana dari target retribusi tambang Rp50 miliar pada 2023, hanya tercapai sekitar Rp15 miliar.
Hal itu disebabkan oleh maraknya aktivitas tambang ilegal yang tidak terkena pajak.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lombok Timur, Supardi, mengatakan dari sekitar 122 operasi tambang di Lombok Timur, hanya 22 operasi yang mengantongi izin. (MKR)
