Berkas Tersangka Pencabulan di Ponpes Sumbawa Saling Lempar, Kompaks Datangi Kejati NTB

Mataram (NTBSatu) - Sejumlah orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kompaks NTB) mendatangi Kejati NTB. Kedatangan Kompaks tersebut untuk menyoroti penanganan hukum dugaan pencabulan terhadap 29 santriwati di salah salah satu pondok pesantren (Ponpes) di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa. Perwakilan Kompaks NTB, Yan Mangandar menilai, penganan kasus dugaan pencabulan tersebut masih mengambang. Berkas perkara milik tersangka yang merupakan oknum pimpinan Ponpes itu disebutnya saling lempar antara kejaksaan dan penyidik kepolisian. "Penyidik Polres merasa yakin sudah memenuhi petunjuk. Tapi di Kejari (Sumbawa) petunjuknya (berkas) sama," kata Yan kepada wartawan saat ditemui di Kejati NTB, Kamis, 7 Maret 2024. Menurutnya, seharusnya penyidik kepolisian dengan pihak kejaksaan melakukan berkoordinasi. Berita Terkini: Dengan begitu ada titik terang apa sebenarnya yang menjadi kendala dari penegakan hukum terhadap tersangka ini. "Belum ada koordinasi. Kami berharap ada titik koordinasi kepolisian dan kejaksaan. Kami juga berharap, secara institusi, baik Kejati dan Polda NTB bisa memfasilitasi pertemuan tersebut," beber Yan Mangandar yang juga Direktur PBH. Koordinasi yang dimaksud adalah pihak kejaksaan melakukan ekspose, sedangkan kepolisian melakukan gelar perkara. Selain itu, sambung Yan, Kompaks NTB juga telah berkoordinasi dengan jaksa muda pengawasan. Mereka diminta turut mengawasi kinerja jaksa penuntut yang bertugas pada kasus ini. "Sesuai tugasnya, bisa mengawasi jaksa peneliti," ucapnya. Yan menduga, ada campur tangan sejumlah oknum pejabat dalam perkara dugaan pencabulan yang terjadi pada pertengahan tahun 2023 ini. Hal itu diungkap Yan, karena berdasarkan temuannya, ponpes tersebut disinyalir turut berkontribusi pada Pilkada 2019 lalu. "Mungkin karena kondisi politik. Karena dengan kabar bahwa ponpes ini berkontribusi politik lada tahun 2019," ujarnya. Saat ini tersangka telah dilepaskan sejak 20 Oktober 2023 lalu. Alasannya, karena pria cabul itu telah mengajukan penangguhan tahanan dan mendekati waktu selesainya masa tahanannya, 23 Oktober 2023. "Tersangka ditahan sejak 26 Juni (2023). Sekarang masih menjadi tahanan kota," katanya. Akibat pelecehan seksual, lanjut Yan, kini kondisi korban mengalami perubahan. Sebagian besar dari mereka mengalami depresi dan merasa cemas. Sikap mereka juga berubah, cenderung menjadi pendiam. "Kalau soal ini (kondisi korban), ranahnya ahli psikologi. Cuman ini yang kasat mata," jelasnya. Dosen Fakultas Hukum ini juga berharap, kasus ini segera diselesaikan. Pasalnya, jika terus menerus mengambang, dikhawatirkan akan menjadi boomerang bagi korban dan keluarganya. Keterangan 29 santriwati dikhawatirkan seolah-olah berbohong. Termasuk dengan keterangan guru yang mengajar di ponpes yang juga menjadi saksi, bisa-bisa dianggap sebagai provokator. Apalagi saat ini keluarga korban dan pelaku sudah menyepakati perdamaian. "Ini bahaya. Kami melihat juga pernyataan damai bisa terjadi," tegasnya. Saat ditanya mengapa orang tua korban memilih berdamai, Yan mengaku, berdasarkan keterangan yang diterimanya dari mereka, bahwa sebagian besar keluarga korban malas berlama-lama dengan hukum. Belum lagi jarak kantor kepolisian dengan rumah mereka cukup jauh, sehingga memakan banyak waktu. "Aktivitas mereka banyak. Pemahaman mereka kalau berkas bolak balik, lebih baik damai daripada sakit hati," ungkapnya. Berita Terkini: Pasca lepas dari tahanan, tersangka langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu dengan keluarganya. Tindakan pelaku itu juga dinilai Yan sebagai bentuk intervensi. "Membujuk ini itu, merupakan intervensi," tegasnya. Saat ini, korban mendapat pendampingan khusus dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbawa. Sementara Kasi Penerangan Hukum Kejati NTB, Efrien Saputera mengatakan, berdasarkan koordinasinya dengan Kejari Sumbawa, pihaknya sudah menyerahkan kepada penyidik polres. "Bahkan sudah ditagih. Cuman sampai sampai 30 Januari 2024, belum ada pengembalian. Karena belum, makanya SPDP dikembalikan," kata Efrien menemui Kompaks NTB. Penangan dugaan pencabulan ini masih berada di kepolisian. Jaksa, jelas Efrien, hanya bersifat menunggu dari penyidik. "Jadi setelah lengkap, kami susun dan buatkan dakwaan," ungkapnya. Efrien memastikan, kedatangan Kompaks akan disampaikan kepada atasannya, Kepala Kejati NTB Bambang Gunawan. Diakuinya bahwa segala yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan pencabulan menjadi atensi kejaksaan. "Itu juga sesuai amanat Kejagung," jelasnya. Sementara Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polres Sumbawa, Aiptu Arifin Setioko mengatakan, pihaknya telah memenuhi seluruh petunjuk. "Tetapi Jaksa tidak yakin terhadap unsur pidana pencabulan yang disangkakan penyidik," ujarnya. Dia menjelaskan, penyidik sudah berupaya memenuhi alat bukti sampai mengirimkan berkas tiga kali untuk diteliti tetapi jaksa meminta lengkapi lagi lantaran belum terpenuhi unsur pidana. Berita Terkini: 'Bujuk rayu, tipu daya paksaan dan ancaman kekerasan menurut jaksa tidak terpenuhi agar mencarikan alat bukti lain," jelas Arifin. Arifin mengaku, dalam waktu dekat kasus ini akan digelar di Polda NTB untuk membahas lebih jauh proses penyidikan dan penanganan. (KHN)