Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memastikan tidak ada pegawai yang dinonjobkan atau diberhentikan akibat adanya perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Iqbal menyampaikan, pegawai yang menjabat pada OPD yang digabungkan akan didorong untuk mengisi jabatan fungsional.
Di mana trennya sekarang di tingkat nasional, seperti di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan banyak beralih ke jabatan fungsional.
“Intinya tidak ada yang nonjob. Kita akan dorong untuk fungsional,” kata Iqbal, Rabu, 16 April 2025 malam.
Menurut Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini, jabatan fungsional lebih fleksibel. Demikian jenjang kariernya jauh lebih cepat daripada pejabat struktural.
“Kalau struktural, jika bidangnya sudah pembayaran, tidak boleh ngurusin kepatuhan karena bidangnya sudah pembayaran. Tapi kalau fungsional tahun ini dia kerjakan kepatuhan, tahun depan kerjakan pembayaran, bebas. Tergantung penugasan pimpinan,” jelas Iqbal.
Di sisi lain, imbas dari perampingan OPD ini, tidak menutup kemungkinan pejabat-pejabat di OPD tersebut terutama pejabat eselon II, menempati posisi pada sejumlah jabatan yang lowong saat ini. Di mana terdapat sekitar 13 OPD di lingkup Pemprov NTB yang diisi Plt.
“Ini kan (perampingan OPD) masih proses. Prosesnya masih lama. Ini kan baru ngajuin Raperda, kita tidak tahu hasil akhirnya dari DPRD NTB. Setelah itu minta izin kemendagri lagi. Masih panjang,” jelasnya.
Sementara khusus pejabat eselon II, tidak menutup kemungkinan juga beralih ke jabatan fungsional. Buktinya, sudah ada satu pejabat eselon dua beralih ke jabatan fungsional.
“Dari 38 pejabat yang ikut job fit kemarin, salah satunya sudah ada masuk ke fungsional, kita kasih pilihan,” bebernya.
