Mataram (NTBSatu) – Wacana pembiayaan program makan siang dan susu gratis yang diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menimbulkan polemik. Pasalnya, banyak yang menganggap tidak masuk akal. Mengingat hingga saat ini masih banyak sekolah yang belum memenuhi kebutuhannya dengan dana BOS.
“12 komponen pembiayaan dari dana BOS Reguler saat ini saja belum memenuhi kebutuhan sekolah, apalagi jika dikurangi lagi untuk program makan siang gratis,” ungkap Ketua Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) NTB, Mansur kepada NTBSatu, Minggu, 3 Maret 2024.
Terlebih lagi, dengan jumlah dana BOS yang diberikan ke siswa SD dan SMP tidak lebih dari Rp5.000 per orang per hari, maka sudah pasti besaran dana BOS itu tidak mungkin untuk menanggulangi biaya makan siang dan susu gratis yang diperkirakan sebesar Rp15.000 per orang per hari.
“Artinya, terlepas setuju atau tidak, sebenarnya dana BOS tidak akan dapat digunakan untuk biaya makan siang gratis,” tegas Mansur.
“Belum lagi memikirkan pembiayaan operasional sekolah yang selama ini dipenuhi dari dana BOS, harus diambil dari mana nantinya,” sambungnya.
Berita Terkini:
- Hadiri Program Sosialisasi Dinsos Kota Bima, Aji Rum: Pemberdayaan Masyarakat Kurangi Angka Kemiskinan
- Pembentukan BLUD di Puskesmas Diharap Perbaiki Sistem Layanan Kesehatan di Kota Bima
- Rakor Teknis Percepatan Penanggulangan TBC Asisten 1 Ikut Hadir
- Fokal IMM Soroti Potensi CSR dan Transparansi Perusahaan Tambang di NTB
Apalagi sejak awal, dalam pemberian dana BOS kurang melihat kondisi sekolah. Sebab, jumlah dana yang diberikan hampir sama untuk semua sekolah.
“Sementara kondisi sekolah tidak sama. Yang terjadi adalah bagi sekolah bagus dengan jumlah siswa banyak, bisa jadi merasa kelebihan. Sebaliknya, sekolah kecil yang belum punya fasilitas tidak akan pernah cukup dan jumlah sekolah biasa atau kecil itu jauh lebih banyak,” tambah Wakil Sekretaris Jenderal FSGI ini.
Pihaknya meminta agar pemerintah menganggarkan secara khusus program makan siang dan susu gratis ini melalui pembiayaan di luar dana BOS.
“Harus disendirikan anggarannya, di luar dana BOS Reguler, dana BOS Afirmasi, dan dana BOS Kinerja, yang sudah ada sekarang. Misalnya, diwujudkan dalam dana BOS Khusus atau dana BOS Spesifik,” kata Mansur.
Bila seperti itu, lanjutnya, maka tidak akan menjadi masalah. Justru akan lebih menjamin ketepatan jumlah dan sasarannya.
“Karena dari beberapa media, kami menangkap maksud pemerintah dengan wacana dana BOS adalah penggunaan sistem penyaluran dana BOS yang langsung ke sekolah, yang selama ini dinilai telah terstruktur dengan baik,” tandas Mansur. (JEF)
