Mataram (NTBSatu) – Pemerintah mewacanakan anggaran program makan siang dan susu gratis yang menjadi unggulan pasangan Prabowo-Gibran diambil melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Wacana tersebut pun ditentang banyak pihak, dari kalangan organisasi profesi guru hingga pengamat pendidikan.
Menurut Pengamat Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.S.I., sebaiknya program tersebut dianggarkan terpisah. Tidak mengambil dari dana BOS yang sudah ada.
“Sebaiknya, program maka siang dan susu gratis ini dianggarkan secara terpisah sebagai mata anggaran baru dalam pembiayaan pendidikan,” jelasnya kepada NTBSatu, Minggu, 3 Maret 2024.
Karena penggunaan dana BOS sebagaimana ketentuan pemerintah, urainya, dapat dimanfaatkan oleh sekolah dalam bentuk pembiayaan pengembangan kompetensi guru, tambahan sarana prasarana, kegiatan ekstrakurikuler, dan perbaikan sekolah lainnya.
Berita Terkini:
- Pengendalian Inflasi NTB Telan Anggaran Rp295,33 Miliar
- Pembalap ARRC 2024 Sempatkan Nikmati Mandalika Sebelum Balapan
- Didampingi Staf Ahli Wapres, Aji Rum Kawal Penuntasan Lahan Pembangunan IAIN Bima
- Inspektorat Audit Investigasi Keuangan Rp32 Miliar PT GNE
“Pemanfaatan ini sangat bergantung dari kebutuhan masing-masing sekolah. Sehingga, sampai saat ini dana BOS dinilai sangat membantu finansial sekolah, terutama sekolah-sekolah yang lemah finansialnya,” lanjut Nizaar.
Meskipun begitu, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Ummat ini mengungkapkan, bukan berarti dana BOS sudah cukup membuat pihak sekolah selamat dari kondisi terpuruk.
Terlebih lagi, jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah bergantung dari banyaknya siswa yang dimiliki. Semakin sedikit siswa, maka semakin sedikit dana BOS yang diperoleh.
“Jika keterbatasan dana BOS tersebut kemudian dipangkas lagi untuk kebutuhan makan gratis dan susu gratis, maka tentunya pengembangan sekolah akan semakin sulit,” ungkap Nizaar.
Dirinya juga turut menyoroti mengenai persiapan pelaksanaan dari program yang diusung Prabowo-Gibran tersebut. Sebab, perlu dipersiapkan dengan sistem yang mapan dan tepat sasaran.
“Jika pun program tersebut benar-benar dilaksanakan ke depan, jangan sampai kegiatan makan siang gratis dan susu gratis hanya menambah kerumitan tugas sekolah dalam mengelola siswa,” terang Nizaar.
Kemampuan sekolah dalam mengelola siswa dengan baik, katanya, belum sepenuhnya dapat dikatakan maksimal karena banyaknya kendala yang dihadapi.
“Maka jangan sampai aktivitas mengurus makan siang dan susu gratis ini menambah kesibukan baru bagi sekolah,” harap Nizaar. (JEF)
