Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota Mataram merespons positif untuk pelaksanaan program makan siang gratis di era 100 hari pertama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menyebut pihaknya masih menunggu regulasi lengkap terkait dengan berbagi anggaran pembiayaan program makan bergizi gratis tersebut.
“Pada prinsipnya pemerintah Kota Mataram siap untuk itu. Tinggal tunggu petunjuk pelaksanaan secara detail dari pusat,” ujar Sekda.
Melihat estimasi perhitungannya, kegiatan ini akan menghabiskan sekitar Rp71 triliun. Yang menjalankan adalah Badan Gizi Nasional.
Sasarannya, yakni memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
Kemudian, terkait pembagian anggaran makan bergizi gratis pemerintah pusat rupanya meminta pemerintah daerah untuk melakukan pembagian pembiayaan. Ini berdasarkan pada besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.
Di mana pemerintah daerah dengan kontribusi PAD terhadap APBD 43 persen atau kategori menengah, wajib mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis 2,5 persen.
Kendati demikian, besaran angka tersebut masih berupa gambaran umum. Sebab, pemerintah pusat masih akan melakukan beberapa simulasi untuk menyesuaikan dengan rencana lainnya.
“Pemerintah Kota Mataram saat ini mengelola APBD Rp1,9 triliun dengan PAD Rp500 miliar. Sehingga berbagai PAD pada APBD kurang dari 43 persen,” jelas Alwan.
Maka dari itu, pihaknya masih menunggu penjelasan lebih lanjut apakah Kota Mataram akan ikut menanggung pembiayaan program makan bergizi gratis atau dibantu pusat.
”Paling menjadi atensi kami, soal anggaran. Apakah APBN yang segera diluncurkan ke kita, ataukah ada dukungan dari pusat dan lain sebagainya,” ujar Alwan.
Lebih lanjut, ia menyebutkan, untuk program atau kebijakan baru yang merupakan instruksi pemerintah pusat ke daerah. Pastinya telah melewati tahap koordinasi yang matang dan menggunakan dana yang tidak merugikan kegiatan lain di daerah.
“Kami juga berharap ada tambahan dana transfer, biasanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat,” tutupnya. (*)
