Mataram (NTBSatu) – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Haris Pertama, mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi politik menjelang Pemilu 2024.
Menurutnya, potret kecurangan yang terjadi pada Pemilu 1997 tampaknya mencuat kembali dalam realitas politik saat ini.
Pada konferensi pers yang digelar pada Kamis 15 Februari 2024 kemarin, Haris Pertama menyoroti berbagai dugaan kecurangan yang telah mewarnai persiapan menuju Pilpres 2024.
Mulai dari pelanggaran konstitusi hingga proses pencapresan, semua menjadi sorotan karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.
Salah satu contoh yang disoroti adalah pernyataan Presiden Joko Widodo yang dinilai sebagai cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya campur tangan dari rezim penguasa, seperti yang terjadi pada Pemilu 1997 di mana kecurangan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penggunaan birokrasi hingga keterlibatan aparat.
Berita Terkini:
- Bupati Bima Dilaporkan ke KPK Dugaan Korupsi Rp38 Miliar
- Jadi Salah Satu Penyebab Stunting, Pj Bupati Lombok Timur Tekankan Pencegahan Perkawinan Anak
- Banyak Guru Terjerat Pinjol, Kepala BGP NTB Bantah Guru Kurang Sejahtera
- Gebyar Sekolah Penggerak Angkatan 1 Lombok Timur Berlangsung Semarak
“Pada Pemilu 1997 kecurangan rezim penguasa hanya menggunakan birokrasi hingga aparat,” ujar Haris
Lebih lanjut, Haris Pertama juga menyoroti dugaan kecurangan yang semakin masif terjadi, seperti dugaan percepatan realisasi bantuan sosial (bansos) dan intimidasi terhadap akademisi serta mahasiswa yang mengkritik rezim pemerintah.
“Ada dugaan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan untuk memenangkan Prabowo-Gibran,” tegas Haris.
Ketua Umum DPP KNPI ini mengatakan, pada Pemilu 1997 parpol peserta yang melakukan protes terhadap kecurangan sejak awal, proses kampanye, dan penghitungan suara.
“Sementara pada Pilpres 2024, guru besar dan sivitas akademisi mempelopori rasa prihatin atas adanya pelanggaran etika dan moral yang merusak tata demokrasi dan tata negara,” ungkapnya.
Lebih jauh beber Haris, dugaan kecurangan Pemilu 2024 ini juga dapat dilihat dalam film Dirty Vote yang mengungkap skenario kecurangan Pilpres 2024.
“Dalam film tersebut secara terang benderang terlihat skenario kecurangan Pilpres 2024 mulai dari mengubah syarat pencalonan di Mahkamah Konstitusi agar putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa jadi cawapres,” pungkasnya. (SAT)
