Mataram (NTBSatu) – Aliansi Rakyat NTB Menggugat menggelar aksi mimbar di Perempatan Udayana, Kota Mataram, Jumat, 9 Februari 2024. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya.
Kordum aksi, Martoni menyebut aksi ini sebagai bentuk desakan agar Jokowi melepaskan jabatannya sebagai presiden.
“Presiden menjelang pergantian kepemimpinan seharusnya lebih fokus menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih belum tuntas, bukan keluar dari koridor dengan bersikap tidak netral menjelang Pemilu 2024,” tegasnya.
Padahal, menurut Martoni, Jokowi memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti Undang-undang cipta kerja.
Belum lagi konflik agraria dan perampasan ruang hidup yang diakibatkan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Berita Terkini:
- Tandatangani MoU, Lale Syifaun Sebut Kuota Haji Indonesia 221 Ribu Jemaah
- Polisi Bekuk Oknum Guru Honorer SMA di Mataram, Diduga Edarkan Sabu-sabu
- Tiga Kriteria Layanan Kesehatan Gratis untuk Warga Mataram
- Prof. Hamsu Kadriyan Gagas Lombok Imersive Technopark, Ide Besar untuk Masa Depan NTB
“Penguasaan tanah oleh segelintir pemodal dan investor, privatisasi, liberalisasi, dan komersialisasi pendidikan yang masih terus berlanjut dalam bentuk PTNBH, uang pangkal, dan represifitas aparat dan pelanggaran,” ucapnya.
“Sampai saat ini kasus pelanggaran HAM juga tak kunjung diselesaikan,” sambung mahasiswa Unram ini.
Kondisi kian mengkhawatirkan setelah Jokowi dengan secara terang-terangan menyatakan bahwa presiden dan wakilnya bisa berkampanye.
Padahal sebagai pucuk pimpinan, Presiden seharusnya mengambil nilai etik dengan tidak memihak paslon tertentu dan memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan adil dan transparan.
“Apa yang dilakukan Jokowi bak takut kehilangan pengaruh dan rentetan kebijakan bermasalah, seperti IKN dan Food Estate yang nyatanya justru merugikan sektor APBN,” ujar pria berkacamata ini.
