Selong (NTBSatu) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mulai tangani kasus dugaan keuangan bermasalah Rp26,4 Miliar pada pembangunan kantor induk dan 12 kantor cabang Bank NTB Syariah.
Selain itu, terkait pendanaan kredit yang diduga melibatkan jajaran direksi Bank NTB Syariah.
Kabar itu dibeberkan Kepala Kejati NTB, Bambang Gunawan, di sela kunjungannya di Selong, Lombok Timur pada Senin, 5 Februari 2024.
Bambang menyebutkan, pihaknya tengah mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya menjadi rujukan laporan.
“Laporannya sudah masuk, akan kita tindak lanjuti. Masih Proses, nanti lihat aja (hasilnya),” kata Bambang.
Berita Terkini:
- Kisah Binda Nitasari, Mahasiswi STKIP Tamsis Bima Lulus 3,5 Tahun di Tengah Keterbatasan
- Ternyata Ini 15 Perusahaan Tempat Kerja Terbaik di Indonesia 2025
- Selain Jumbo, Ini Lima Film Indonesia Terlaris Sepanjang Sejarah
- PLN Icon Plus Bersama Gubernur Bali Genjot Energi Baru Terbarukan dan Digitalisasi Daerah
Perihal total kerugian negara dari dugaan korupsi tersebut, pihaknya meminta dihitung cermat melalui BPK.
Diketahui sebelumnya, akademisi Universitas Mataram (Unram), Prof. Zainal Asikin, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Bank NTB Syariah senilai Rp26,4 miliar ke Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda NTB.
Guru besar bidang hukum bisnis itu mengungkap dugaan kredit bermasalah sebesar Rp24 miliar dalam laporan pengaduannya.
Indikasi lainnya yang dilaporkan adalah pembangunan gedung kantor pusat Bank NTB Syariah di Kota Mataram dan 12 kantor cabang di berbagai daerah yang volume pembangunannya tidak sesuai.
Ia juga melaporkan alokasi anggaran sponsorship yang disebut tanpa laporan pertanggungjawaban. (MKR)
