Selong (NTBSatu) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mulai tangani kasus dugaan keuangan bermasalah Rp26,4 Miliar pada pembangunan kantor induk dan 12 kantor cabang Bank NTB Syariah.
Selain itu, terkait pendanaan kredit yang diduga melibatkan jajaran direksi Bank NTB Syariah.
Kabar itu dibeberkan Kepala Kejati NTB, Bambang Gunawan, di sela kunjungannya di Selong, Lombok Timur pada Senin, 5 Februari 2024.
Bambang menyebutkan, pihaknya tengah mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya menjadi rujukan laporan.
“Laporannya sudah masuk, akan kita tindak lanjuti. Masih Proses, nanti lihat aja (hasilnya),” kata Bambang.
Berita Terkini:
- HKB 2025 di NTB: BNPB Tebar Ribuan Bibit Pohon, Mitigasi Bahaya Tsunami Kota Mataram
- Prediksi Ilmiah Final El Clasico Copa Del Rey 2025, Benarkah Barca Lebih Unggul?
- Ahsanul Khalik: Mengabdi dengan Hati, Memimpin dengan Solusi
- Sosok Mantan Panglima TNI Try Sutrisno Pengusul Wapres Gibran Diganti
Perihal total kerugian negara dari dugaan korupsi tersebut, pihaknya meminta dihitung cermat melalui BPK.
Diketahui sebelumnya, akademisi Universitas Mataram (Unram), Prof. Zainal Asikin, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Bank NTB Syariah senilai Rp26,4 miliar ke Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda NTB.
Guru besar bidang hukum bisnis itu mengungkap dugaan kredit bermasalah sebesar Rp24 miliar dalam laporan pengaduannya.
Indikasi lainnya yang dilaporkan adalah pembangunan gedung kantor pusat Bank NTB Syariah di Kota Mataram dan 12 kantor cabang di berbagai daerah yang volume pembangunannya tidak sesuai.
Ia juga melaporkan alokasi anggaran sponsorship yang disebut tanpa laporan pertanggungjawaban. (MKR)
