Mataram (NTBSatu) – Jumlah usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 telah diputuskan Pemprov NTB. Dikabarkan jumlahnya sebanyak 500 formasi, dengan pembagian 40 persen untuk CPNS dan 60 persen untuk PPPK.
Kuota 60 persen dari 500 formasi tersebut, termasuk di antaranya formasi PPPK guru untuk tahun ini.
Merespons jumlah formasi yang ditetapkan, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Nengah Istiqomah, M.Pd., meminta Pemprov NTB memprioritaskan sektor pendidikan dalam usulan tahun ini.
“Kami tidak menutup mata kalau memang kondisi keuangan Pemprov NTB sedang kurang baik. Namun, kami berharap pemerintah daerah memiliki program prioritas, yakni sektor pendidikan,” ungkapnya kepada NTBSatu, Selasa, 30 Januari 2024.
Dirinya berharap, Pemprov NTB memprioritaskan sektor pendidikan karena menjadi salah satu cara bagaimana membentuk generasi emas di tahun 2045.
“Kita membayangkan, kalau pendidikan bisa diberikan prioritas, otomatis pelayanan terbaik bisa diberikan kepada peserta didik. Prioritas itu salah satunya dengan memberikan kesempatan perekrutan guru-guru PPPK, khususnya jenjang SMA sederajat,” jelas Istiqomah.
Apalagi, lanjutnya, berdasarkan data Dinas Dikbud NTB untuk jenjang SMA sederajat itu kekurangan 3.000 lebih guru.
Baca Juga: Bank NTB Syariah Dilapor Pakar Hukum, Diduga Korupsi Rp26,4 Miliar
“Sementara yang terdata sebagai guru non PNS, sebanyak 4.000 guru. Artinya, kalau memang ke depan diberikan peluang untuk direkrut sebagai PPPK, kami sangat berbahagia sekali,” harapnya.
“Mereka itu sudah mendapatkan kesempatan mengabdi lama, tetapi di satu sisi membutuhkan kesejahteraan juga,” tambah Kepala SMAN 9 Mataram ini.
Sebagai seorang kepala sekolah, dirinya juga mengaku, bila rekrutmen guru sebagai PPPK diprioritaskan, maka akan berdampak kepada sekolah asal guru yang bersangkutan.
“Kami di SMAN 9 Mataram yang notabene baru pindah relokasi ke pusat kota, harus memfasilitasi murid yang cukup banyak. Sehingga kami betul-betul membutuhkan guru,” terang Istiqomah.
Awalnya, guru di SMAN 9 Mataram ini banyak yang berstatus non-PNS. Tetapi, katanya, setelah ada perekrutan, para guru berjuang dan berhasil berganti status menjadi PPPK.
“Saya sangat bersyukur atas hal itu. Sehingga, kalau sektor pendidikan di-nomorduakan, saya tidak bisa membayangkannya. Karena pendidikan sangat penting sebagai gerbang anak-anak bisa lebih maju,” tutur Istiqomah. (JEF)
Baca Juga: Ambil Ganja 3,4 Kilogram di Ekspedisi, Dua Orang di Lombok Timur Ditangkap
