“Saling serang secara personal hingga gestur tubuh yang berlebihan. Tidak cukup sampai itu, pada saat kampanye pun beberapa Paslon cenderung saling serang menyerang pernyataan setelah debat,” kata Virgi.
Hal ini, sambung Virgi, menandakan bahwa etika politik pejabat dan Paslon masih sangat rendah. Etika politik menjadi hal yang dilupakan dan sibuk dalam perburuan rente atau pengakuan, terlebih menjelang Pemilu.
“Tentu masyarakat, lebih-lebih mahasiswa harus terus melek melihat situasi yang darurat ini,” ujar Mahasiswa Pendidikan Matematika Unram tersebut.
Perempuan yang juga mahasiswi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram itu menyampaikan, seorang politikus itu tidak hanya mondar-mandir mencari pencitraan.
Namun juga harus mengedepankan etika politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan berlaku sesuai moral yang ada.
Tentu tidak membuat polarisasi politik saat Pemilu sebagai strategi memenangkan masing-masing Paslon. Menjauhkan politik identitas dan berkomitmen menjaga keutuhan NKRI tanpa memecah belah dan dominan terhadap salah satu suku.
Baca Juga: Segini Jumlah Logistik Pemilu 2024 untuk Dalam Negeri dan Luar Negeri Serta Pengelolaannya
“Etika politik harus selalu ditegakkan oleh seluruh pejabat. Setiap masyarakat harus memiliki kesadaran dan betul-betul teliti dalam menentukan pilihan,” seruannya.
Terakhir, pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ketua GMNI NTB, Al Mukmin.
Menurutnya, etika politik merupakan hal yg sangat penting di dalam berbagai dinamika politik kebangsaan di tengah hantaman krisis politik serta tidak memaknai sepenuhnya bahwa demokrasi sebagai jalan tengah (Musyawarah mufakat).
Sebagai anak muda penerus bangsa, ia mengaku sangat prihatin, bila di masa lalu bangsa ini pernah melalui begitu banyak peristiwa sejarah, tapi di masa depan justru banyak pemimpin yang memaknai etika politik hanyalah narasi bisa yang tidak berujung.
Di tengah politik hukum yang sedang carut marut ini, sambungnya, maka perlu sekiranya pendidikan politik mulai dibicarakan kembali terutama soal etika politik. Karena rakyat butuh kesadaran secara kolektif.
“Karena sesungguhnya etika politik adalah awal untuk menuju masyarakat yang lebih baik tanpa diskriminatif dan menjujung tinggi negara kesatuan republik indonesia,” ungkapnya. (MYM)
Baca Juga: Pemprov NTB Berupaya Wujudkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di 2024
