Menurutnya, Pemda akan sulit memiliki daya saing, kalau semua kewenangan dan implementasi yang seharusnya di daerah ditarik ke pemerintah pusat. Sehingga cenderung dianggap tidak mampu mandiri dan selalu bergantung pada anggaran pemerintah pusat atau APBN.
Melalui momentum tersebut, Gita Ariadi menitipkan harapan kepada senator DPD RI NTB dapat berperan aktif dalam melakukan kontrol terhadap berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat, terutama yang berimplikasi terhadap kewenangan daerah yang ditarik ke pemerintah pusat.
“Konsep ekonomi harus kita kuatkan, dengan memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengelola sumberdaya yang dimiliki. Dengan hal ini kita optimis Indonesia Emas 2045 dapat kita capai,” pungkasnya.
Sementara itu, Evi Apita Maya menyampaikan, akan terus memperjuangkan otonomi daerah itu dikembalikan lagi ke daerah.
“Mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa memang pusat berperan penting itu hal-hal yang besar. Tapi hal kecil termasuk galian C juga ditarik ke pusat. Apa-apaan itu kan,” kata Evi.
Berita Terkini:
- Polisi Tetapkan Sembilan Tersangka Dugaan Korupsi KUR BNI Kota Bima, Rugikan Negara Capai Rp39 Miliar
- Bangun Pemahaman Publik, STKIP Taman Siswa Bima Jelaskan Keterpisahan Insiden di Depan Kampus
- Belum Sebulan Menjabat, Wakapolda NTB Dimutasi Kapolri
- Profil Mendiang Paus Fransiskus dan Kenangan di Indonesia Pilih Naik Mobil Innova Zenix Ketimbang Alphard
Evi mengaku, apa yang disampaikan oleh Pemprov tersebut akan disuarakan kembali ke pemerintah pusat, bahwa kewenangan otonomi daerah itu benar-benar ada wujud dan rohnya. Jangan hanya sekedar namanya saja.
“Jadi wajib daerah mengelola sumber daya itu, karena daerah yang tau persis. Makanya Pak Gubernur tadi mengatakan, pusat itu sukanya mengolok-olok daerah,” tutupnya. (MYM)
