Mataram (NTBSatu) – Pipa proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan Lombok Timur terbakar, Kamis, 4 Januari 2024. Lokasi pipa yang terbakar ini berada di wilayah Borok Lelet, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik.
Pipa tersebut diduga dibakar oleh masyarakat sekitar yang protes adanya proyek pembangunan itu. Sebab, banyak masyarakat takut kekurangan sumber air bagi lahan pertaniannya, apabila mata air dari Sungai Tibu Krodet di Kecamatan Sikur dialirkan dengan pipa SPAM ke wilayah selatan.
Protes ini pun kian memanas hingga memicu konflik vertikal dengan adanya pembakaran puluhan pipa SPAM.
Menurut Sosiolog Universitas Mataram (Unram), Ir. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D., konflik masyarakat mengenai proyek pipa SPAM ini akibat kurangnya sosialisasi dan tidak dilakukan pendekatan partisipatif sejak proses perencanaan.
“Secara sosiologis, konflik akibat pembangunan yang menyangkut hidup orang banyak itu sangat lumrah. Apalagi terkait dengan pembangunan sumber daya air,” ujarnya, Jumat, 5 Januari 2024.
Sebab, ketika proyek pembangunan itu dilaksanakan, lanjutnya, maka akan ada yang merasa diuntungkan dan pasti ada yang merasa dirugikan atau merasa tidak mendapatkan bagian yang menjadi kebutuhannya.
Baca Juga: Telan Anggaran Rp200 Juta, Tanggul Riprap Ampenan Rampung
“Itulah sebabnya diperlukan pendekatan partisipatif sejak proses perencanaannya. Serta, perlu sosialisasi yang merata khususnya kepada mereka yang tidak menjadi target grup,” jelas Rosiady.
Padahal, ungkap Rosiady, di Kabupaten Lombok Timur sesungguhnya memiliki banyak pengalaman dengan berbagai pembangunan serupa. Baik itu, proyek pembangunan yang dananya berasal dari pemerintah maupun dari donor internasional.
“Namun, belum ada atau belum banyak dari pembangunan yang sudah ada itu sukses dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Rosiady, ketika proyek pipa SPAM ini mau dilaksanakan maka harus ada rekayasa sosialnya. Terutama, di kalangan masyarakat yang mungkin tidak akan mendapatkan manfaat langsung dari proyek tersebut.
“Sosialisasi itu tidak cukup hanya sekali. Bila perlu ada konsultan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Tujuan akhirnya agar tumbuh rasa memiliki di kalangan masyarakat. Sehingga proyek itu terjamin keberlanjutannya,” pungkasnya. (JEF)
Baca Juga: Kawal Proses Sortir Lipat, Bawaslu Mataram Temukan Ribuan Surat Suara Kurang dan Rusak
