Mataram (NTBSatu) – Kordinator Divisi Pencegahan Partisipatif dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu NTB Hasan Basri, menegaskan kepada seluruh Kepala Desa agar tidak main-main dengan persoalan netralitas.
Sebab menurutnya, Kepala Desa sangat rentan terhadap penyelewengan jabatan untuk mendukung salah satu paslon Capres.
Hal itu dikuatkan dengan adanya perangkat yang lengkap dari Kepala Desa, untuk mengambil basis-basis suara masyarakat dalam memenangkan Capres tertentu.
“Memang kepala desa ini adalah salah satu stakeholder yang akan dijadikan sebagai vote getter (pengepul suara) bagi peserta Pemilu karena dia memiliki perangkat sampai ke level kadus atau lingkungan,” jelasnya kepada NTBSatu Kamis, 14 Desember 2023.
Kades yang masih juga menjadi mesin dan basis politik, untuk memenangkan salah satu paslon Capres Cawapres di NTB, tidak akan ditolerir. Peringatan hingga sanksi keras akan menjadi senjata ampuh, bagi kades-kades yang masih melanggar netralitas.
Berita Terkini:
- Gubernur Kaltim Sebut Dedi Mulyadi “Gubernur Konten”, Ini Respons KDM
- Dewan Kritik Keras Biaya Seleksi Pengurus Bank NTB Syariah, Pansel: Sudah Sesuai Regulasi
- Jadwal Libur dan Cuti Bersama Mei 2025, Catat Tanggalnya!
- Ekspose BPKP Tuntas, Jaksa Jadwalkan Periksa Ahli Pidana Kasus PPJ Lombok Tengah
“Kami selalu mengimbau kepada semua pihak yang dilarang agar tidak terlibat dalam kampanye. Tapi jika himbauan sudah dilakukan masih juga tidak diindahkan maka akan dilakukan penanganan pelanggaran,” tegasnya.
