Mataram (NTBSatu) – Kordinator Divisi Pencegahan Partisipatif dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu NTB Hasan Basri, menegaskan kepada seluruh Kepala Desa agar tidak main-main dengan persoalan netralitas.
Sebab menurutnya, Kepala Desa sangat rentan terhadap penyelewengan jabatan untuk mendukung salah satu paslon Capres.
Hal itu dikuatkan dengan adanya perangkat yang lengkap dari Kepala Desa, untuk mengambil basis-basis suara masyarakat dalam memenangkan Capres tertentu.
“Memang kepala desa ini adalah salah satu stakeholder yang akan dijadikan sebagai vote getter (pengepul suara) bagi peserta Pemilu karena dia memiliki perangkat sampai ke level kadus atau lingkungan,” jelasnya kepada NTBSatu Kamis, 14 Desember 2023.
Kades yang masih juga menjadi mesin dan basis politik, untuk memenangkan salah satu paslon Capres Cawapres di NTB, tidak akan ditolerir. Peringatan hingga sanksi keras akan menjadi senjata ampuh, bagi kades-kades yang masih melanggar netralitas.
Berita Terkini:
- Program RPL Guru di NTB Masuki Semester Akhir, Wisuda Dijadwalkan Agustus 2026
- Demokrat NTB Tegaskan Tak Pernah Klaim Sepihak Keanggotaan, Made Rai: Pantang Membajak Nama Orang
- Gerakan Indonesia ASRI Digeber di Sumbawa, Pemkab Mulai Aksi Bersih Lingkungan hingga Penertiban Baliho Liar
- Jelang Ramadan, Harga Cabai Rawit di Mataram Tembus Rp90 Ribu per Kilogram
“Kami selalu mengimbau kepada semua pihak yang dilarang agar tidak terlibat dalam kampanye. Tapi jika himbauan sudah dilakukan masih juga tidak diindahkan maka akan dilakukan penanganan pelanggaran,” tegasnya.
