Mataram (NTBSatu) – Formasi tenaga kependidikan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali dibuka. Pembukaannya akan dilaksanakan saat seleksi penerimaan tahun 2024.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof. Unifah Rosyidi menyampaikan, rasa syukur atas kembali dibukanya formasi tersebut.
Sebab, selama ini dalam pelaksanaan seleksi ASN PNS dan ASN PPPK bidang pendidikan masih berfokus pada pemenuhan kekurangan guru yang mencapai kisaran 1 juta orang.
“Akan tetapi, mulai seleksi tahun 2024, seleksi ASN PPPK dan ASN PNS untuk tenaga kependidikan akan mulai dibuka seleksinya,” ungkapnya, dikutip melalui laman resmi pgri.or.id, Minggu, 10 Desember 2023.
“Mimpi kita, tendik (tenaga kependidikan) akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi ASN, insyaallah mulai tahun depan,” jelas Prof. Unifah.
Berita Terkini:
- Hakuna Matata Pilkada
- Survei FITRA NTB: Paslon Diminta Perhatikan Isu Pendidikan – Kesehatan, Bawaslu Awasi Politik Uang
- Putri TGB Resmi Menikah dengan Anak Mahfud MD
- Marak Praktek Politik Menggunakan Hoaks, Iqbal – Dinda Tetap Fokus pada Politik Gagasan
Dirinya menceritakan, kabar baik akan dibukanya formasi untuk tendik itu disampaikan langsung Presiden Joko Widodo setelah PGRI menyampaikan keluh-kesahnya tentang nasib guru dan tenaga kependidikan.
Kepada Presiden Joko Widodo, PGRI menyampaikan masih ada tiga hal yang belum tersentuh dalam rekrutmen guru, yakni guru swasta, guru TK, dan tendik untuk mendapat kesempatan mengikuti seleksi ASN.
“Yang masih belum itu tiga, yang swasta, tendik, dan guru-guru TK. Mereka banyak garuk-garuk, karena tak ada formasi. Setelah saya sampaikan itu kepada Presiden Joko Widodo, eh saya sudah dapat kabar, yang tendik, untuk tahun depan mulai mendapat kesempatan,” tutur Prof Unifah.
Kabar pembukaan formasi tenaga kependidikan ini pun bagai angin segar bagi sekolah dan dinas pendidikan seluruh Indonesia, termasuk di NTB. Bagaimana tidak, seluruh sekolah di NTB hampir semuanya tidak memiliki tenaga kependidikan yang ASN PNS maupun PPPK. Mayoritas merupakan tenaga honorer.
Bahkan, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Provinsi NTB, H. Sunoto, M.Pd., mengatakan, kondisi tidak adanya tenaga kependidikan yang ASN PNS maupun PPPK di sekolah sangat memprihatinkan.
“Sudah sekian tahun tidak ada pengangkatan tenaga kependidikan jadi ASN PNS atau PPPK. Pengangkatan hanya ada di instansi lain, di luar sekolah. Agar tidak kosong, kita isi dengan tenaga honorer sambil menunggu pembukaan lagi. Kalau tidak, maka sekolah akan pincang dan secara operasional kurang maksimal,” ujarnya. (JEF)
